Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi VII Setujui Pagu Anggaran 2018 Kementerian LHK
Kamis, 12 Oktober 2017
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron

Hasil keputusan rapat Komisi VII DPR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang diadakan  Rabu, 11 Oktober 2017, menyetujui pagu anggaran Kementerian Tahun 2018 sebesar Rp 8.025.646.692.000.

Usai rapat, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwa pada realitasnya, anggaran, baik yang menjadi perspektif pembahasan di Komisi IV maupun Komisi VII harus ditetapkan secara seragam. Tidak boleh ada perbedaan penetapan, karena  akan menjadi satu kesatuan anggaran Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018.

“Tadi ada beberapa catatan dan sudah masuk dalam keputusan, karena pembahasan pada waktu penyusunan RKA-KL sebelum pembahasan di Badan Anggaran sudah dilakukan. Bahkan pendalaman untuk masing-masing per eselon I per program juga sudah dilakukan,” ucap Herman Khaeron usai menggelar rapat kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Herman menjelaskan bahwa perdebatan yang terjadi hanya bersifat normatif dan hanya lebih kepada saran-saran bagi peningkatan program di masa yang akan datang. Misalkan antara

kehutanan sosial dan penataan lingkungan harus sinkron. “Pada setiap eksploitasi sumber daya pasti ada implikasi terhadap lingkungan. Sehingga, terhadap sektor-sektor yang memenuhi unsur eksploitatif harus juga ada perhatiannya kepada unsur lingkungan. Keseimbangan ini adalah dalam rangka menjaga terhadap dampak yang ditimbulkan dari pembangunan itu, dan keniscayaan pembangunan pasti menimbulkan dampak,” ujarnya.

Menurutnya, secara umum seluruh kegiatan pasti sangat bersinggungan dengan persoalan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya Badan Restorasi Gambut. “Semuanya kental dengan nuansa lingkungan. Hanya titik konsentrasi dan proporsi ini menjadi pembahasan lebih mendalam di Komisi VII, tentu yang sangat terkait dengan persoalan lingkungan hidup,” kata politisi F- Demokrat itu. (*)

 

 

 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA