Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi VI DPR Desak Mitra Kerja Lembaga Tingkatkan Kinerja
Senin, 16 Oktober 2017
Komisi VI DPR RI

Komisi VI DPR RI melihat secara objektif bahwa politik anggaran masih belum berubah. Di sisi lain, komitmen pemerintah dalam menggerakkan sektor riil masih rendah. Hal tersebut juga tercermin dari alokasi anggaran yang belum mampu menggerakkan ekonomi secara maksimal.

"Kita mengharapkan alokasi anggaran betul-betul dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan peningkatan kinerja,” kata Komisi VI DPR Teguh Juwarno di Gedung Nusantara I, Senin, 16 Oktober 2017.  

Pada kesempatan tersebut, Komisi VI juga telah menyetujui Pagu Anggaran dalam RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp 2 triliun, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Rp 224 miliar, Badan Standardisasi Nasional (BSN) Rp 182 miliar, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Rp 134 miliar.

Teguh mengatakan mitra kerja Komisi VI DPR juga telah mengajukan usulan penambahan anggaran, dan telah disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI dan Menteri Keuangan.

Menurut Teguh, alokasi anggaran yang minim disebabkan penerimaan negara dari sektor pajak tidak tercapai, dan lifting minyak tidak seperti apa yang diharapkan, sehingga terjadi defisit penerimaan negara, dan mau tidak mau harus ditambal dengan berhutang.

“Kita tidak mau ketika berhutang digunakan untuk pengeluaran yang tidak berdampak langsung kepada kinerja dari masing-masing lembaga tersebut. Jadi kami sampaikan usulan tambahan sesudah dilakukan sinkronisasi di Badan Anggaran bahwa harapan mereka untuk ada tambahan anggaran ini belum bisa dipenuhi pada rencana APBN 2018,” kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu. (*)

 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA