Tempo.Co

Timwas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR Kunjungi Natuna
Senin, 23 Oktober 2017
Sukiman kunjungi Natuna

Tim Pengawas (Timwas) Pembangunan Daerah Perbatasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipimpin Sukiman mengunjungi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis, 19 Oktober 2017. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendengar dan menyerap aspirasi warga di perbatasan, baik dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petugas TNI yang menjaga pos perbatasan terluar Indonesia.

Suatu negara, yang menjadi sorotan adalah ibukota dan daerah perbatasannya, oleh karena itu Timwas Pembangunan Daerah Perbatasan dalam kunjungan ini menyoroti pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di perbatasan. Sukiman menegaskan kunjungan ini untuk melihat secara langsung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, apakah pemerintah hanya manis di bibir saja atau apakah benar-benar membangun di perbatasan.

“Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Natuna sudah nampak baik, sarana infrastruktur, dan sarana penunjang pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri juga baik,” tutur Sukiman.

Politisi PAN ini juga menyoroti pembangunan pos batas terluar negara yang harus dijadikan prioritas, karena sangat penting untuk mencegah tempat keluar masuknya barang ataupun manusia secara ilegal yang merugikan Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengeluhkan belum adanya Lembaga Pemasyarakatan (lapas) di Kabupaten Natuna yang berdampak banyak tahanan tidak bisa dipenjara. “Mereka hanya bisa diawasi, dan berkeliaran di lingkungan masyarakat,” kata Ngesti. Ketua Timwas  Sukiman mendorong pembangunan lapas di Natuna dalam rangka melakukan pembinaan untuk para narapidana.  

Di sisi lain, Politisi PPP Amirul Tamim menyoroti lambannya pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan dan potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal. “Pertumbuhan ekonomi yang lambat ini diakibatkan pembangunan infrastruktur penghubung antar pulau yang belum merata. Natuna ini hanya memliki 0,75 persen daratan dan sisanya adalah lautan, oleh karena itu pembangunan sarana penghubung antar pulau harus segera dibangun untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tutur Amirul. (*)