Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi V DPR Tinjau Kondisi Infrastruktur Kabupaten Taput
Selasa, 24 Oktober 2017
2. Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meninjau kondisi infrastruktur yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Dalam peninjauannya, Komisi V DPR berharap ada sentuhan signifikan dari DPR terutama kondisi infrastrutur jalan-jalan utama di wilayah tersebut yang perlu menjadi prioritas utama.

“Jalan akses ke Tapanuli Selatan Tarutung sampai ke Sitiro Batu Jombang ini menjadi prioritas. Ini kewajiban tupoksi kita di DPR.  Kami ingin agar ruas itu segera mengalami perbaikan setelah sepuluh tahun belum ada penanganan yang signifikan karena anggaran negara kita memang terbatas,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo dalam kunjungan usai meninjau kondisi infrastrukur di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat, 20 Oktober 2017.

Menurut Sigit, ruas jalan dari Tapanuli Utara ke Tapanuli Selatan juga menjadi prioritas khususnya jalan antara Tarutung ke Sipirok. Sigit mengatakan beberapa skema sudah di diskusikan.

Di samping itu, prioritas selanjutnya adalah by pass Siborong-borong. “Mudah-mudahan dengan berbagai pendekatan sosial masyarakat, by pass ini bisa pelan-pelan kita selesaikan. Kita minta pemerintah daerah untuk bisa membebaskan lahan dan kita akan membuat perencanaan jangka panjang untuk mengalih statuskan by pass itu jadi jalan strategis nasional,” katanya.

Dermaga Muara juga menjadi infrastruktur prioritas, dan pekerjaan itu diharapkan bisa rampung dengan cepat sebelum 2019.

Sementara itu Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan yang ikut mendampingi rombongan Komisi V DPR mengatakan Danau Toba yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata sekarang sudah mulai berkurang karena faktor minimnya infrastruktur.

Pihaknya pernah mengusulkan agar akses pantai timur dan pantai barat dibuka sehingga bisa mendukung pariwisata yang ada di Danau Toba. Kehadiran Bandara Silangit juga cukup membantu. ”Tidak perlu lagi mereka ke Medan, bisa langsung ke Silangit untuk keluar negeri atau ke Jakarta dan lain sebagainya. Karena akses ini hanya bisa kalau ini dibuka pantai timur, itu hanya sekitar empat jam sudah sampai di Silangit, Nah kalau ke Medan mereka bisa makan waktu delapan jam.  Ini juga untuk percepatan ekonomi,” kata Nikson.

Selanjutnya, tambah Nikson, jalan lingkar Siborong Borong untuk pula menjadi perhatian, serta pihaknya mengusulkan agar diprogramkan multi years untuk jalan-jalan nasional, batas Tapanuli Utara sampai Tapanuli Tengah serta batas Tapanuli Utara sampai Tapanuli Selatan, “Agar kiranya jalan nasional ini diprogramkan menjadi multi years di Kementerian PUPR, mungkin untuk tahap pertama batas Tobasa dulu dari Silangit sampai Tarutung yang seperti tadi kita lihat, jalannya sempit belum pernah diperlebar dan levelling-nya terlalu berbahaya, sehingga kalau kecepatan 80-100 itu resiko kecelakaan sangat tinggi. Jadi kalau bisa, itulah secara khusus permintaan kami,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Nikson pun menjelaskan, Tapanuli Utara adalah daerah pertanian. Pihaknya selalu mendorong agar para petani bisa sejahtera sekaligus bisa menjadi lumbung pangan. “Kami punya program bahwa di Tapanuli Utara ini untuk mensejahterakan petani memberikan pupuk kepada petani. Setelah panen, kita membantu dari segi permodalan, kemudian kita buat penambahan penyuluh bibit-bibit unggul. Kita juga kasih traktor besar untuk mengolah lahan tidur menjadi aktif dan itu gratis untuk masyarakat,” katanya.

Pihaknya juga berharap adanya dorongan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan DPR khususnya Komisi V DPR untuk membantu tersedianya bendungan. “Kami sudah punya dua bendungan, dan diharapkan bisa ada lagi,” tuturnya.

Turut serta dalam rombongan kunjungan kerja kali ini, Sudjadi (PDIP), Sadarestuwati (PDIP), Subarna (F-Gerindra), Wellem Wandik (F-PD), Rooslynda Marpaung (F-PD), Bakri (F-PAN), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB), dan Sahat Silaban (F-Nasdem). (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA