Komitmen Presiden Jokowi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak perlu diragukan. Salah satunya adalah dukungan presiden pada pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
"Harus kita akui Pak Jokowi sangat intens memberantas korupsi termasuk di lingkungan birokrasi pemerintahan," kata anggota Komisi III DPR Eddy Kusuma Wijaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.
Dalam kaitan itu, Eddy melihat bahwa di masa Pemerintahan Jokowi ini, lembaga Polri sudah banyak mengalami kemajuan. Misalnya dalam strukturnya. “Kalau dulu struktur satuan fungsi Polri pada umumnya relatif kecil , tetapi sekarang ini sudah banyak yang dibesarkan sesuai kebutuhan pada sistem dan mengikuti perkembangan zaman, serta tantangan yang dihadapi Polri dalam memelihara kamtibmas menuju tata tentrem kerta raharja di negara kita,” ujarnya.
Menurut dia, untuk menguatkan Polri dalam pemberantasan korupsi seharusnya menjadi pemikiran bersama semua pihak. Tujuannya adalah agar Polri dapat berperan sebagaimana mesti nya, yaitu menjadi garda terdepan dalam sistem penegakan hukum di negara ini. "Pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2016, Pak Presiden mengatakan agar Polri dan Kejaksaan Agung segera mengadakan reformasi menyeluruh di tubuh kepolisian dan kejaksaan. Reformasi itu dapat berupa mindset , culture set, struktur organisasi, pemekaran wilayah, membesarkan satuan fungsi kepolisian dan kejaksaan. “Hal tersebut akan membutuhkan pemikiran yang besar dan anggaran yang besar pula," kata anggota DPR dari PDIP ini. (*)