Tempo.Co

KOMENTAR+

Dana Otonomi Khusus Papua Berhasil Tekan Kemiskinan
Kamis, 26 Oktober 2017
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat membuka FGD di DPR RI.

Dana otonomi khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat telah berhasil menekan angka kemiskinan secara signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, dalam 15 tahun terakhir (2000-2016), kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik. Persentase kemiskinan turun dari 46,35 persen di tahun 2000 menjadi 28,54 persen pada Maret 2016.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat membuka Forum Group Discussion (FGD) di DPR, Senayan, Rabu, 25 Oktober 2017. “Dalam APBN 2017 telah dialokasikan dana Otsus Papua sebesar Rp 5,6 triliun dan Papua Barat Rp 2,4 triliun. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya, yaitu Papua naik sebesar Rp 200 miliar dan Papua Barat naik Rp 100 miliar,” tuturnya.

Hadir dalam acara tersebut beberapa anggota DPR seperti Roberto Raw, Sulaiman Hamzah, Eva Kusuma Sundari, Peggi Patippi, Wilman Wandik, dan Firmandez. Hadir pula sebagai pembicara Michael Manufandu, Freddy Numberi, dan Cahyo Pamungkas. Dikatakan Fadli, kondisi kemiskinan di Papua Barat juga menurun. Bila di tahun 2007 persentase kemiskinan mencapai 39,31 persen, maka angka tersebut terus menurun hingga 25,73 persen di 2015.

“Jadi dari statistik ada satu hal yang signifikan dari dana otsus tersebut. Begitu juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua yang menunjukkan peningkatan. Jika di tahun 2015 IPM Papua mencapai 57,25, di 2016 angka tersebut meningkat 0,8 poin menjadi 58,05,” ucapnya.

Namun, sekalipun telah terdapat perkembangan yang baik dicapai, Tim Pemantau Otsus DPR memiliki catatan serius di Papua dan Papua Barat. Salah satu isu yang penting disoroti dalam pelaksanaan otsus di Papua ini adalah masih maraknya aksi separatis. Terakhir, ada penembakan terhadap anggota Brimob Polri di dekat lokasi Freeport. “Ini tantangan yang harus dihadapi di tengah capaian menurunnya angka kemiskinan di Papua,” kata Fadli. (*)

 

 

 

 

 

 

 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA