Tempo.Co

KOMENTAR+

Novanto: DPR Tidak Tinggal Diam Sikapi Ledakan di Kosambi
Jumat, 27 Oktober 2017
Respons Ketua DPR RI dalam Konflik Suriah

Ketua DPR RI Setya Novanto menyampaikan turut berduka cita atas tragedi ledakan yang terjadi di gudang pengepakan kembang api milik PT Panca Buana Cahaya Sukses di Kosambi, Tangerang, pada Kamis, 26 Oktober 2017. Kejadian ini setidaknya telah menyebabkan 47 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Belum lagi trauma yang dialami para pekerja dan masyarakat sekitar.

“Saya turut berduka cita atas kejadian ini. Doa saya menyertai para korban. Bagi yang meninggal dunia, Insya Allah diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Novanto.

Dia juga menyampaikan apresiasi atas tindakan cepat aparat kepolisian yang telah berusaha keras menyelamatkan para korban. “Bahkan saya dengar anggota Brimob sampai menjebol tembok untuk memberikan akses kepada para korban agar bisa menyelamatkan diri. Kerja keras aparat telah meminimalisir jatuhnya korban,” kata Novanto.

Selain itu, Novanto meminta aparat kepolisian untuk menindaklanjuti penyebab terjadinya ledakan tersebut. Novanto ingin ada kejelasan, sehingga ke depannya tidak terjadi lagi kejadian serupa. “Kita jangan main-main dengan keselamatan kerja. Apalagi ini gudang kembang api. Perlu dicari tahu, apakah prosedur keselamatan sudah dilakukan atau belum,” ucapnya.

Novanto juga menyampaikan bahwa DPR RI tak tinggal diam menyikapi masalah ini. “Komisi IX DPR sebagai mitra kerja Kementerian Ketenagakerjaan akan membahasnya dalam rapat dengar pendapat. Kita juga ingin memastikan para pekerja di sana, terutama keluarga yang menjadi korban meninggal dan luka-luka, terpenuhi haknya,” ujarnya.

Bagi Novanto, kejadian ledakan ini harus dijadikan peringatan bagi seluruh perusahaan agar tak main-main dalam menerapkan standar prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3). “Kita tidak boleh menyepelekan standar prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Saya harap semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia memperhatikan hal ini secara serius. Jika tidak, DPR bisa mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi tegas. Nyawa manusia tak ternilai harganya,” katanya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA