Tempo.Co

KOMENTAR+

Pilkada Serentak, Masyarakat Harus Ciptakan Demokrasi Beradab dan Berkualitas
Jumat, 02 Maret 2018
Rapat Korpri Setjen DPR Tahun 2018

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan isu politik identitas dan politik uang diprediksi akan mewarnai pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018, pemilihan umum legislative (pileg) dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) 2019. Ia menuturkan, jika kedua isu ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menurunkan kualitas dari demokrasi.

“Ancaman demokrasi seperti rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa akan tinggi dalam tahun politik ini. Jelang pilkada serentak, pileg, dan pilpres sudah mulai terlihat upaya untuk memecah persatuan bangsa, serta merusak kerukunan antar umat beragama,” ujar Bamsoet, sapaannya, saat melakukan reses di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu 28 Februari 2018.

Dia menguraikan adanya pola-pola penyerangan terhadap tokoh, pemuka agama, serta rumah ibadah yang belakangan terjadi merupakan salah satu bukti adanya upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antar umat beragama.

Bamsoet mengharapkan berjalannya pilkada, pileg, dan pilpres tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas. Terlebih pilkada serentak tahun ini akan lebih dinamis, karena melibatkan 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

“Politik uang dan politik transaksional harus mulai kita hindari dan tinggalkan untuk mewujudkan demokrasi yang beradab, serta berkualitas,” katanya.

Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menyaksikan dan ikut terlibat dalam proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu, terutama dengan mengedepankan ide, program, serta visi dan misi. Sehingga, masyarakat dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi.

Bamsoet memastikan, DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan akan mengawasi pelaksanaan kampanye pilkada, pileg, dan pilpres. Langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman pilkada serentak itu perlu disiapkan.

“DPR telah melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, Pemprov, dan pemerintah daerah agar pelaksanaan pilkada, pileg, dan pilpres ini dapat berlangsung dengan aman dan lancar,” ujar dia.  (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA