Tempo.Co

KOMENTAR+

Anak Bangsa Dinilai Kurang Peduli pada Suku Asmat
Senin, 05 Maret 2018
Rapat Paripurna ke-19 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018

Hingga saat ini masih banyak persoalan bangsa yang harus dicari jalan keluar bersama-sama. Tidak hanya oleh pemerintah atau parlemen, akan tetapi seluruh elemen bangsa Indonesia wajib ikut serta menyelesaikan permasalahan bangsa Indonesia. Demikian hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Sidang IV Tahun 2017-2018, di Gedung Parlemen, Senin 5 Maret 2018.

Salah satu permasalahan yang dibahas dalam Rapat Paripurna ke-19 Tahun 2018 adalah persoalan gizi buruk dan kemiskinan di suku Asmat, Papua. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa gizi buruk dan kemiskinan di Suku Asmat Papua adalah tanggung jawab seluruh bangsa.

“Banyak masalah bangsa yang dihadapi dan kita harus responsive menghadapi masalah ini,” ujarnya saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna.

Dikatakan Bambang, terhadap kasus ini, dia mendorong banyak pihak agar memberikan solidaritas bagi suku Asmat. Aspirasi dari wakil rakyat akan minimnya perhatian kepada masalah kemiskinan bagi masyarakat di Papua ini akan dicatat, ditindaklanjuti untuk dibahas di dalam Komisi DPR terkait.

Sejak menjabat sebagai Ketua DPR RI, secara pribadi Bambang sudah mendorong solidaritas yakni dengan memotong penghasilannya untuk dialokasikan membantu kesulitan warga Suku Asmat. “Gaji saya dipotong untuk Asmat selama saya menjabat sebagai Ketua DPR,” kata Bambang.

Sementara itu dalam Rapat Paripurna, Anggota DPR RI Roberth Rouw juga mengatakan jika selama ini  tidak ada yang perduli dengan persoalan kemiskinan yang terjadi di Asmat. Bahkan sejak peristiwa memilukan saat ratusan anak dan ibu menderita gizi buruk di Asmat, respon masyarakat tidak ada, seakan tidak merasakan penderitaan teman satu bangsa.

“Kurang sekali perhatian dari anak bangsa kita,” kata Robert.

Dia mendesak agar pemerintah dan parlemen memberikan perhatian khusus pada persoalan di Papua khususnya warga Asmat. (*)  

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA