Komisi X DPR RI dan Direktur Pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerahkan tambahan anggaran pendidikan sejumlah Rp 828 milyar ke Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Leburaya untuk meningkatkan dan membenahi mutu pendidikan di NTT, Selasa 6 Maret 2018.
Bantuan ini dirasa perlu lantaran pendidikan di NTT masih membutuhkan banyak dukungan. Sebab, mutu guru masih rendah, sedikit sekali yang sudah meraih gelar sarjana. Selain itu, sarana prasarana penunjang pendidikan seperti banyak bangunan yang sudah tidak layak mulai dari tembok yang retak dan sudah tidak bisa dipakai ruangannya.
Beberapa hal itu merupakan temuan Panja Standar Nasional Dikdaksmen Komisi X DPR RI ke Kupang NTT.
“Kami mendapatkan temuan yakni pendidiknya kurang, sudah kurang dengan tingkat pendidikan yang rendah serta lebih dari 20 persen pendidik yang belum sarjana,” tutur Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto.
Selain itu, minimnya dukungan teknologi dari jaringan internet akan berdampak pada penyelenggaraan program Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang tidak maksimal.
Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra menyatakan untuk mendukung 'Membangun Indonesia di NTT' dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. “Untuk mendukung SDM yang membaik dan sarana prasarana nanti anggaran pendikan akan kami tingkatkan serta saya harap pemerintah provinsi memberikan informasi yang betul-betul objektif dan jangan ada yang ditutup-tutupi," tutur Sutan.
Sementara itu Anggota DPR Esti Wijaya menuturkan minimnya anggaran yang ada di NTT seharusnya menjadi catatan bagi pemerintah daerah agar memiliki skala prioritas terbaik dalam pembangunan pendidikan. Secara infrastruktur sekolah secara fisik harus diperhatikan karena untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam proses belajar mengajar.
“Jangan sampai jika hujan besar sekolah akan ambruk dan akan memberikan citra buruk untuk pendidikan di Indonesia,” tutur Esti. (*)