Tempo.Co

KOMENTAR+

Ketua DPR Minta Freeport Tuntaskan Masalah Ketenagakerjaan
Jumat, 09 Maret 2018
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo minta Freeport tuntaskan masalah ketenagakerjaan, di Gedung DPR. 9 Maret 2018. ( Dok. Foto DPR ).

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta PT Freeport Indonesia segera menyelesaikan permasalahan terkait ketenagakerjaan. Bamsoet begitu sapaan akrabnya, menyatakan kepentingan perusahaan harus sejalan dengan kepentingan pekerja, masyarakat setempat, serta bangsa dan negara Indonesia.

"Saya yakin Freeport mampu menyelesaikannya dengan baik. Kami di DPR RI melalui Komisi IX maupun Tim Pengawas Otonomi Khusus Papua siap memfasilitasi komunikasi guna menyelesaikan masalah yang dihadapi Freeport dengan para pekerjanya," ujar Bamsoet saat menerima perwakilan PT Freeport Indonesia di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 7 Maret 2018.

Didampingi Ketua Komisi IX Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri dan Anggota Komisi VII Peggi Patrisia Pattipi, Bamsoet menekankan agar permasalahan di sana diselesaikan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundang-undangan. Sehingga kepentingan rakyat Papua dan pekerja dari berbagai daerah di PT Freeport Indonesia terjembatani dengan baik tanpa merugikan Freeport.

"Saya mengajak semua pihak, baik Freeport maupun pekerja, marilah berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Jika komitmen terhadap peraturan ditegakan, saya yakin semua persoalan bisa diselesaikan dan tidak akan ada yang menjadi korban," ujarnya. 

Sebelumnya di kesempatan yang sama, Executive Vice President Human Resources (EVP - HR) PT Freeport Indonesia Achmad Ardianto, menjelaskan kondisi Freeport masih dalam proses ketidakpastian terkait kelangsungan operasi perusahaan di tahun-tahun mendatang. Menurutnya, produktivitas Freeport juga terkendala akibat pembatasan ekspor.

"Sebagai bagian efisiensi dalam mengelola ketidakpastian operasional, pada awal 2017 perusahaan menyiapkan rencana operasional baru yang mengharuskan 823 pekerja dirumahkan, karena posisi pekerjaan mereka dihilangkan," jelas Ardianto.

Ardianto menyatakan upaya pemberhentian 823 pekerja tersebut mendapat tentangan dari sejumlah pekerja. Efeknya, pada awal April 2017 sebanyak 3.200 pekerja langsung dan 600 pekerja kontraktor berdemonstrasi dan tidak bekerja sesuai jadwal. Demonstrasi bukan karena gagalnya perundingan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundangan, namun karena solidaritas.

"Perusahaan sudah berkali-kali melakukan beragam upaya menghimbau para pekerja agar kembali bekerja, baik melalui surat resmi kepada mereka, maupun berbagai cara lainnya. Seperti iklan di surat kabar, poster, surat kepada pemimpin komunitas, maupun pengumuman di masjid dan gereja," ungkapnya.

PT Freeport Indonesia telah melakukan beberapa kali mediasi dengan serikat pekerja. Dari tiga tuntutan yang diajukan, dua tuntutan disetujui perusahaan yakni penghentian efisien pekerja dan kesempatan kembali kepada pekerja dengan melamar posisi kontraktor sesuai rencana operasional baru. 

"Tuntutan ketiga tidak disetujui oleh perusahaan, yakni pekerja yang terkena efisiensi karena melakukan demonstrasi dikembalikan bekerja tanpa diberi sanksi apapun. Karena poin ketiga ditolak perusahaan, para serikat pekerja menolak semua kesepakatan," tutur Ardianto. 

Saat upaya tersebut tidak berhasil, Freeport menilai tidak kembalinya para pekerja dianggap mengundurkan diri sukarela. Sehingga total jumlah pekerja yang dirumahkan PT. Freeport Indonesia hingga Maret 2018 menjadi 4.909 pekerja, baik pekerja langsung, maupun pekerja kontraktor. (*)

 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA