Tempo.Co

KOMENTAR+

Ketua DPR Minta KPK Buat Kajian Tentang Dampak Pilkada Langsung
Selasa, 13 Maret 2018
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menghadiri penyampaikan laporan tahunan KPK 2017 dan kegiatan KPK . dI Gedung KPK. ( Dok. Foto DPR ).

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo prihatin dengan sistem Pilkada Langsung yang diisi dengan politik transaksional. Sebab, saat ini ada beberapa calon maupun kepala daerah terpilih yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, Bamsoet, sapaannya, meminta KPK segera membuat kajian tentang dampak Pilkada Langsung dan pengaruhnya terhadap korupsi maupun kondisi sosial bangsa. 

"Apakah memang Pilkada Langsung lebih banyak manfaatnya bagi bangsa ini atau sebaliknya," ujarnya saat menghadiri Penyampaian Laporan Tahunan KPK 2017 dan Kegiatan KPK Mendengar di Gedung KPK, Jakarta, 12 Maret 2018.

Menurutnya, dampak buruknya lebih banyak, Indonesia tidak boleh takut dan malu memperbaiki sistem yang ada.  

Hadir dalam acara tersebut sejumlah pimpinan lembaga negara, antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Ketua Ombudman Amzulian Rifai, Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, Wakil Ketua Mahkamah Agung Syafrifuddin, Sekjen Komisi Yudisial Danang Wijayanto, Sekjen Komnas HAM Tasdiyanto, Kabareskrim Mabes Polri Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto, dan Jampidsus Adi Toegarisman.

Menurut Bamsoet banyak pihak menilai, penerapan Pilkada melalui DPRD akan mempersempit ruang korupsi sekaligus mempermudah KPK dalam melakukan pengawasan.

"Saya rasa KPK akan mudah mengawasi pemilihan Pilkada melalui DPRD. Kita tidak ingin bangsa ini terus berkubang dalam lingkaran korupsi. Sistemnya harus diperbaiki dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan," ujar Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, KPK harus lebih mengedepankan tindakan pencegahan dibanding penindakan. Dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan, KPK akan semakin dipercaya publik, serta dapat meninggalkan legacy yang besar bagi bangsa dan negara. 

"KPK harus terus meningkatkan profesionalitas dan transparansi, berdasarkan sistem dan standar yang baku, serta ditopang manajemen dengan kaidah good governance," kata dia.

DPR akan terus mendukung keberadaan KPK agar bisa bekerja secara profesional.

"Komitmen saya sebagai Ketua DPR RI, saya ingin KPK semakin kuat dan profesional. Pekerjaan KPK belum selesai. Apalagi dengan modus korupsi yang lebih canggih serta semakin masif. DPR akan selalu mendukung penguatan KPK, baik dari segi legislasi maupun anggaran," ujar Bamsoet.

Dia menyampaikan agar kegiatan KPK Mendengar dijadikan kegiatan rutin dan dilaksanakan secara berkala. Tak hanya melibatkan pimpinan lembaga negara, melainkan juga unsur masyarakat. Agar masyarakat bisa menjadi bagian dari pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kegiatan KPK Mendengar yang dilaksanakan hari ini menjadi bukti bahwa KPK tak menutup diri terhadap saran, masukan, ataupun kritik dari berbagai pihak. Saya yakin semua saran maupun kritik sama sekali tak bertujuan melemahkan, melainkan justru memperkuat KPK," tutur Bamsoet. (*)

 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA