Tempo.Co

KOMENTAR+

Kecelakaan Pembangunan Infrastruktur Akan Dibahas Dalam Panja
Rabu, 21 Maret 2018
Rapat kerja Komisi V dengan Kementerian PU - PR di Gedung DPR, Rabu 21 Maret 2018. ( Foto Tempo/Sukarnain)

Hampir seluruh fraksi di Komisi V DPR RI mengatakan jika kecelakaan kerja yang ada dalam perhatian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR) dalam satu tahun terakhir ini akan dibahas lebih lanjut  dalam Panitia Kerja (panja). Hal ini diputuskan dalam kesimpulan rapat antara Komisi V dan Kementerian PUPR di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Rabu 21 Maret 2018.

“Yang pertama, di dalam panja akan kita bahas lebih dalam lagi. Intinya, dalam rangka memberikan dukungan apa yang sudah dicapai Pak Menteri dalam karya-karya infrastruktur. Jangan sampai isu berkembang sehingga apa yang sudah dilakukan itu menjadi tidak berarti,” kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis usai rapat.

Selain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam rapat ini hadir juga Deputi Prasarana Perhubungan dari Kementerian BUMN, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan serta seluruh direksi BUMN Karya.

Tidak hanya membahas tentang maraknya kecelakaan konstruksi. Hal penting kedua yang dibicarakan yakni masukan dari pengusaha, penyedia jasa konstruksi di daerah-daerah. Sebab  pengusaha di daerah kini tidak mempunyai banyak pekerjaan. Ada sekitar 70 ribu pengusaha yang tidak berjalan baik karena mereka tidak mendapatkan kesempatan.

“Tadi kami masuk dalam kesimpulan menghimbau kepada pemerintah, Pak Menteri dan Kementerian BUMN agar tidak masuk dalam pekerjaan di bawah Rp 100 Miliar sehingga pengusaha nasional dan konstruksi nasional dan daerah diberi ruang dan kesempatan supaya mereka hidup dan tumbuh lagi,” kata Fary.

Sementara itu, Basuki mengatakan telah memberikan rekomendasi dan akan menyerahkan hasil itu kepada Komisi V DPR RI. Dengan demikian Komisi V DPR RI ikut mudah memonitor pelaksanaan dari rekomendasi yang sudah diberikan.

Pihaknya juga sudah melaporkan semua kejadian kecelakaan selama pembangunan infrastruktur mulai dari 2017 hingga 2018. Apa saja yang sudah dilakukan termasuk evalusi dan penyebab kecelakaan hingga sanksi apa yang diberikan.

“Kalau dilaporkan ada dua hal utama terjadinya kecelakaan yakni dari unsur  sumber daya manusia dari kedisiplinan, dan peralatan,” kata Basuki.  (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA