Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi X DPR RI Cek Persiapan UNBK di Kabupaten Siak
Kamis, 22 Maret 2018
Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto menuturkan perlunya sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyukseskan pelaksanaan UNBK. Kamis, 22 Maret 2018. (Foto: Dok. DPR)

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto menuturkan perlunya sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk mensukseskan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

UNBK tingkat SMA tahun 2018 di Provinsi Riau rata-rata masih di bawah 50 persen. Disparitas antar kabupaten/kota yang melaksanakan UNBK relatif tinggi. Dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, hanya dua kabupaten/kota yang melaksanakan UNBK mandiri lebih dari 70 persen.

Daerah tersebut adalah pertama, Kota Pekanbaru melaksanakan UNBK mandiri 75 persen, bergabung dengan sekolah lain 11 persen, dan sisanya 19 persen dengan non UNBK (UNKP-Ujian Nasional Kertas dan Pensil). Kedua, Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan UNBK mandiri 71 persen, dan sisanya 29 persen melaksanakan UNKP.

Berbeda dengan UNBK tingkat SMA, pelaksanaan UNBK tingkat SMK tahun 2018 di Provinsi Riau secara rata-rata 70 persen melaksanakan secara mandiri. Hanya di Kabupaten Kampar yang melaksanakan UNBK mandiri di bawah 50 persen. Bahkan, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, 6 di antaranya melaksanakan UNBK, meski sebagian bergabung dengan sekolah lain. Dan di Kabupaten Rokan Hulu hampir 90 persen melaksanakan UNBK secara mandiri.

Khusus untuk Kabupaten Siak tergambar di tingkat SMA, UNBK mandiri 20 persen, UNBK gabung 8 persen, dan Non UNBK 72 persen. Sedangkan tingkat SMK, UNBK mandiri 66,67 persen, UNBK gabung 25 persen, dan non UNBK 8,33 persen.

Atas tingginya ketimpangan yang ada, politisi Demokrat ini mendorong dilakukan koordinasi yang lebih kuat antara pusat dan daerah agar UNBK dapat berjalan dengan lancar.

"Sekarang ini butuh koordinasi oleh pemerintah daerah dan pusat. Kepada Kemendikbud perlu dicarikan cara agar ketertinggalan di Kabupatem Siak ini bisa diimbangi dan mengejar daerah lain," ujar Djoko usai pertemuan dengan Asisten I Bupati Siak, di Kantor Bupati Siak Riau, Rabu, 21 Maret 2018.

Saat melakukan peninjauan di SMK 1 Kabupaten Siak misalnya, masih ditemukan sarana dan fasilitas yang kurang layak seperti minimnya jumlah komputer, sering padamnya listrik dan ruangan AC yang terbatas.
Usai kunjungan ini diharapkan terjalin sinergitas yang baik dalam mensukseskan pelaksanaan UNBK yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Komisi X juga akan menyampaikan temuan ini saat Rapat Kerja dengan Mendikbud.(*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA