Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR Dukung Program A-Life Jasa Marga
Selasa, 27 Maret 2018
Anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso usai memimpin rapat dengan Direkturs Utama Jasa Marga beserta jajarannya, di Kantor Cabang Jasa Marga Purbaleunyi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Selasa 27 Maret 2018. (Foto: Dok. DPR)

Pasca penerapan elektronifikasi di seluruh ruas jalan tol pada Oktober 2017 lalu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. menggelar Program Alih Profesi (A-Life) bagi para petugas pengumpul tol yang memilih profesi baru. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung program A-Life ini, sebagai antisipasi dan solusi untuk kelanjutan pekerja yang bertugas di gerbang tol.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso usai memimpin rapat dengan Direktur Utama Jasa Marga beserta jajaran, di Kantor Cabang Jasa Marga Purbaleunyi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat, 23 Maret 2018.

“Saya sangat tertarik dan mendukung Jasa Marga karena memiliki program A-Life, karyawan Jasa Marga yang kena dampak e-toll ini ditawari ke anak perusahaan atau diberikan bantuan untuk wiraswasta. Ternyata program ini berjalan bahkan sampai mencapai seribu orang. Ini menjadi contoh baik untuk BUMN lain,” kata Bowo.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, fokus Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI kali ini adalah pengawasan terhadap kinerja Jasa Marga terkait e-toll. Pasalnya, diketahui banyak isu yang mengatakan akibat diberlakukannya e-toll berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan. Bahkan isunya, karyawan yang di-PHK mencapai puluhan ribu pekerja.

“Kami sudah menanyakan kepada Direksi Jasa Marga dan mengatakan bahwa hanya 4700 karyawan Jasa Marga. Artinya ini tahun politik, jangan sampai hal-hal seperti ini dibawa ke ranah politik,” ujar politisi daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah itu.

Sementara terkait kinerja Jasa Marga, Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar Dzulkarnain Syaichu mendukung langkah Kementerian BUMN yang berencana menjadikan Jasa Marga menjadi operator tol diseluruh Trans Jawa. Namun, ia mengingatkan, untuk menjadi operator ruas tol di Trans Jawa memang dibutuhkan biaya yang tak sedikit. Ia pun mengapresiasi langkah Jasa Marga yang telah melakukan pendekatan dengan perbankan.

“Kita sudah melihat Jasa Marga itu sudah melakukan Komodo Bond dan pendekatan kepada bank pemerintah maupun bank asing untuk mencari dana, itu salah satu terobosan yang baik. Saya pikir ini langkah yang bagus dari Kementerian BUMN untuk mendorong terus Jasa Marga agar menjadi operator bukan hanya di Trans Jawa, tetapi di seluruh Indonesia. Karena Jasa Marga satu-satunya penyelenggara jalan tol yang ada di Indonesia,” tutur politisi F-PPP itu. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA