Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemerintah Diminta Dukung Teknologi Penginderaan Jarak Jauh LAPAN
Kamis, 29 Maret 2018
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) teknologi penginderaan jauh mempunyai peran strategis dalam menyukseskan program pemerintah. Kamis, 29 Maret 2018. (Foto: Dok. DPR)

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melalui teknologi penginderaan jarak jauh, mempunyai peran strategis dalam menyukseskan berbagai program pemerintah. Di antaranya zero burning policy hingga kebijakan satu peta (one map policy). Namun, peran strategis tersebut tidak akan berjalan dengan baik, jika tidak ada keberpihakan pemerintah dari sisi kebijakan dan anggaran.

Hal itu disampaikan Satya saat memimpin kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Stasiun Bumi Penginderaan Jauh LAPAN Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa, 27 Maret 2018. Dalam kesempatan itu, Komisi VII DPR RI juga mengapresiasi kinerja LAPAN dalam memberikan informasi penting, terkait pemanfaatan data penginderaan jauh.

“Indonesia setiap hari dilewati oleh satelit dari negara lain, termasuk Amerika Serikat. Jadi, kalau kita tidak memprioritaskan penginderaan jarak jauh, maka kita terpaksa harus membeli data dari negara lain. Itu satu hal yang harus kita hindari. Karenanya, kita mendorong pemerintah untuk mengalokasikan dana agar LAPAN punya fasilitas. Sebab, data penginderaan jarak jauh manfaatnya banyak sekali,” ujar Satya.

Menurut politisi F-PG itu, harus ada keberpihakan pemerintah terhadap teknologi penginderaan jarak jauh, sehingga mampu menopang perkembangan zaman, khususnya terkait informasi geospasial. Nantinya, hanya akan ada satu referensi geospasial yang menjadi referensi dalam menerapkan suatu kebijakan, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih informasi terkait lahan.

“Banyak hal yang bisa dilakukan dengan teknologi penginderaan jarak jauh ini, termasuk keinginan pemerintah untuk menganut kebijakan satu peta di seluruh sektor. Sehingga kita bisa menghindari adanya overlapping atau kesimpangsiuran ukuran yang tidak sama, bahkan membuat luasan Indonesia lebih luas dari ukuran peta sesungguhnya. Itu bisa dihindari kalau kita menerapkan one map policy dengan baik,” ucap Satya.

Satya menambahkan, selain menyediakan prakiraan cuaca, kegiatan keantariksaan juga membuka peluang baru pendidikan jarak jauh (tele-education) dan pelayanan kesehatan jarak jauh (tele-medicine) dengan penggunaan satelit.

Tak hanya itu, menurut politisi dapil Jawa Timur itu, data satelit yang disediakan LAPAN, sangat penting dalam membantu langkah-langkah penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta memantau titik panas kebakaran hutan (hotspot) sehingga dapat ditanggulangi secara dini. Bahkan, LAPAN dapat memberikan informasi potensi sumber perikanan di laut, yang mampu meningkatkan  perekonomian  masyarakat.

Diketahui, saat ini Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh (Pustekdata) LAPAN, mengoperasikan tiga stasiun bumi untuk menerima berbagai jenis data atau citra penginderaan jauh satelit. Yaitu, dari data satelit penginderaan jauh resolusi rendah, menengah, hingga tinggi. Ketiga stasiun bumi tersebut berada di Parepare (Sulsel), Rumpin (Bogor), dan Jakarta.

Dengan adanya stasiun bumi penginderaan jarak jauh di Parepare dan Rumpin, seluruh wilayah Indonesia dapat tercakup sesuai jangkauan dari antena bumi. Khusus untuk stasiun bumi Parepare, mampu mencakup wilayah timur hingga barat Indonesia, namun tidak sampai wilayah Aceh. Sedangkan stasiun bumi di Rumpin, dibangun untuk mencakup wilayah Aceh dan sekitarnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA