Tempo.Co

KOMENTAR+

Bantuan Bencana Harus Tepat Sasaran
Senin, 16 April 2018
"Bantuan Bencana Harus Tepat Sasaran", ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI M. Iqbal Romzi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Bukittinggi, Sumatera Barat, Kamis (12/4/2018).

Semua bentuk bantuan untuk para korban bencana alam harus tepat sasaran. Dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah untuk menentukan prioritas bantuan.

"Anggaran yang dialokasikan begitu besar, harus sampai ke tangan para korban bencana," ujar Anggota Komisi VIII DPR RI M. Iqbal Romzi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Bukittinggi, Sumatera Barat, Kamis 12 April 2018.

Kunjungan Kerja ini melihat lebih dekat program Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Pulau Anak Air, Kota Bukittinggi. Lokasi ini termasuk yang rawan bencana, karena banyak titik patahan yang sewaktu-waktu menimbulkan gempa dan tsunami.

“Anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp 40 triliun lebih sudah dialokasikan, yang salah satunya untuk bantuan sosial korban bencana alam. Sejauh ini belum ada sinergitas pusat dan daerah dalam menggalang bantuan,” ucap Iqbal

Dalam kesempatan itu, mereka disambut relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Bukittinggi Wakil Wali Kota Bukittinggi Irwandi. KSB Parina yang ditinjau Komisi VIII ini, merupakan satu dari empat KSB yang ada di Bukittinggi.

Wakil Wali Kota Bukittinggi Irwandi menjelaskan, kader Tagana yang siap menghadapi bencana juga terus dikembangkan hingga ke desa-desa. Kota Bukittinggi telah menerima alokasi anggaran untuk tanggap bencana sekitar Rp 400 miliar.

Selain itu, Irwandi menyampaikan jika Dinas Sosial di wilayah ini belum memiliki kantor yang representatif. Mereka berharap agar Komisi VIII membantu Pemkot Bukittinggi merealisasikan kantor Dinas Sosial agar kinerja sosial dalam membantu masyarakat juga bisa optimal. Usai pertemuan, delegasi Komisi VIII menikmati suguhan masakan para kader Tagana yang diolah di mobil yang didesain menjadi dapur darurat. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA