Tempo.Co

KOMENTAR+

Data Masih Menjadi Persoalan Program BPNT
Senin, 16 April 2018
"Data Masih Menjadi Persoalan Program BPNT", ungkap Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Handoyo bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/4/2018).

Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Handoyo menyayangkan banyaknya laporan mengenai tidak adanya saldo di dalam kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dimiliki oleh para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Persoalan ini diduga karena tidak validnya data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.

“Kita sayangkan mengapa data 2015 digunakan untuk 2017. Tentu ini menjadi satu masalah klasik kita bersama. Data yang selalu jadi persoalan. Nah ini menjadi bahan evaluasi yang kita berikan kepada pemerintah, jangan sampai ini terulang kembali," ujarnya saat meninjau secara langsung pelaksanaan program BPNT terhadap KPM bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis 12 April 2018.

Jika data dievaluasi, dan dilakukan tune-in di program BPNT, ternyata ditemukan ada kendala sehingga terjadi data ganda dari sisi pendataan. Maka, hal itu yang menyebabkan tidak adanya saldo di dalam kartu BPNT saat proses penarikan.

Hal inilah perlu di evaluasi. Kendati dipastikan KPM menerima bantuan itu, tapi waktu penerimaannya menjadi mundur.

“Jadi kita sayangkan. Tetapi paling tidak dengan adanya evaluasi tadi, saya kira ada keinginan yang kuat dari pemerintah, khususnya Kemensos maupun dari pelaksana dari kartu itu adalah Bank BRI akan segera mengambil keputusan untuk mencari solusi. Dan saya percaya itu akan bisa terselesaikan dengan cepat,” kata dia.

Rahmat juga menambahkan, bahwa yang paling pasti adalah adanya evaluasi, yaitu ditemukannya beberapa kendala, kelemahan, dan ketidaktepatan sasaran menjadi bahan pembahasan antara Komisi IV DPR RI dan pemerintah . 

“Titik optimal sampai pelaksanaan, sampai berhasil  dengan yang diharapkan dan tepat sasaran, masyarakat menerima dengan nyaman, dan tepat waktu, itu yang pantas kita kedepankan untuk program non tunai ini,” tuturnya. (*)

 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA