Tempo.Co

KOMENTAR+

Nilai Perdagangan Antara Indonesia dan Maroko Menurun
Jumat, 20 April 2018
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Kerja Sama Indonesia-Maroko Alami Penurunan, di Gedung DPR RI, Jum`at, 20 April 2018. (Foto: Dok. DPR)

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan hubungan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Maroko harus mendapat perhatian serius. Pasalnya, dalam tiga tahun terakhir, nilai perdagangan kedua negara terus mengalami penurunan.

“Pada 2015 nilai perdagangan Indonesia dan Maroko tercatat sebesar 214,32 juta dolar AS. Kemudian 2016, menurun menjadi 157,94 juta dolar AS. Dan, pada 2017 kembali menurun menjadi154,80 juta dolar AS,” jelas Bamsoet saat menerima Duta Besar Maroko untuk Indonesia Quadia Benabdellah di ruang kerja Ketua DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 19 April 2018.

Bamsoet berharap kerja sama perdagangan Indonesia dan Maroko dapat ditingkatkan di tahun mendatang. Para pelaku bisnis dari kedua negara perlu dilibatkan lebih intens. Kedua negara juga perlu segera merundingkan Preferential Trade Agreement untuk mendukung peningkatan kerja sama perdagangan.

“Banyak kerja sama perdagangan yang bisa Indonesia dan Maroko lakukan. DPR akan mendorong pemerintah untuk segera merealisasi kerjasama perdagangan di bidang pupuk fosfat sesuai kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Maroko tahun lalu. Kerja sama di bidang energi terbarukan juga akan coba kita jajaki,” ujar Bamsoet.

Dia mengapresiasi investasi yang dilakukan oleh perusahaan asal Maroko di Indonesia. Belum lama ini, GDTC, grup perusahaan dari Maroko berinvestasi pada sektor perkebunan tebu yang terintegrasi dengan peternakan sapi potong di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

“Nilai investasi yang ditanamkan sebesar 800 juta dolar AS, atau setara Rp10,9 triliun. Diprediksi panen perdana dapat dilakukan dalam dua tahun ke depan. Kami berharap para pelaku bisnis Maroko yang lain juga mau berinvestasi di Indonesia,” tutur Bamsoet.

Bamsoet menuturkan, hubungan Indonesia dan Maroko selama ini telah terjalin dengan baik. Terlebih, hubungan kedua negara dilatarbelakangi oleh ikatan sejarah yang kuat. Indonesia merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Maroko pada tahun 1956.

“Di Maroko terdapat jalan besar yang diberi nama Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Sebaliknya, di Jakarta juga terdapat Jalan Casablanca, nama kota besar di Maroko. Ini menunjukkan persahabatan yang kuat antara Indonesia dan Maroko,” papar Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet juga berharap jika konflik perebutan Sahara Barat yang masih terjadi antara Maroko dan Polisario bisa segera diselesaikan. Indonesia mendukung penuh penyelesaian secara damai di bawah naungan PBB untuk mencari jalan keluar terbaik.

“Sebagai negara yang telah bersahabat sangat lama, Indonesia siap mendukung penyelesaian konflik Sahara Barat melalui jalur PBB. Kita siap berbagi pengalaman penyelesaian konflik di Aceh, sebagai alternatif cara penyelesaian konflik Sahara Barat,” kata Bamsoet.

Bamsoet tak lupa memohon dukungan dari  pemerintahan Maroko untuk mendukung pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia dapat lebih berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan damai.

“Saya harap pemerintah Maroko mendukung Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Menciptakan dunia yang lebih aman dan damai tentu cita-cita semua bangsa. Indonesia siap untuk memperjuangkan hal tersebut dalam forum Dewan Keamanan PBB,” pungkas Bamsoet.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, serta Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA