Tempo.Co

KOMENTAR+

Ketua DPR Menyosialisasikan Go Online UMKM ke Pelosok
Rabu, 02 Mei 2018
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyosialisasikan Go Online UMKM ke pelosok. Rabu, 2 Mei 2018. (Foto: Dok. DPR)

Program Go Online UMKM  yang diinisiasi pemerintah harus segera disosialisasikan, karena komunitas pelaku usaha UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) di semua daerah dan pelosok layak mendapatkan informasi yang lengkap tentang program ini.

Sosialisasi program hendaknya intensif, utamanya tentang rencana, target dan tahapan-tahapan (time schedule) Go Online UMKM. Dan, karena pelaku UMKM bertebaran di banyak daerah, Kemenkop UKM dan Kominfo tentu harus bekerja sama dengan semua pemerintah daerah.

Dinas-dinas perekonomian di daerah bisa menjadi garda terdepan dalam menyosialisasikan program Go Online UMKM. Sebab, pemerintah daerah diasumsikan punya data dan paling tahu tentang potensi daerah dan jumlah pelaku serta produk-produk UMKM setempat.

Pemerintah memang harus bekerja lebih cepat karena digitalisasi dan otomasi sudah merambah mekanisme kegiatan industri, produksi, lalu lintas barang dan jasa serta transaksi. Bekerja cepat menjadi keharusan agar sektor bisnis dalam negeri, utamanya UMKM, dapat mengejar keterlambatan mereka beradaptasi dengan era digitalisasi dan otomasi sekarang ini.

Ada beberapa indikator yang nyata-nyata menunjukan keterlambatan UMKM Indonesia beradaptasi dengan era digitalisasi. Paling utama adalah belum meratanya jaringan internet di seluruh wilayah tanah air. Indikator berikutnya adalah masih kecilnya persentase UMKM yang dapat memanfaatkan jasa online untuk mempromosikan dan memasarkan produknya.

Menurut hasil riset Mckinsey Institute, ada 59,9 juta jumlah atau unit bisnis UMKM di Indonesia hingga akhir 2017 lalu. Dari jumlah ini, baru baru 3,97 juta unit UMKM yang saat ini sudah memanfaatkan ranah digital. Bukan hanya persentase yang teramat kecil, tetapi juga menjelaskan dengan gamblang betapa UMKM lokal sangat terlambat.

Data itu sudah menjelaskan banyak aspek. Masih begitu banyak pelaku UMKM yang belum punya akses untuk mencari informasi tentang permintaan atau kebutuhan pasar, baik permintaan pasar domestik maupun pasar ekspor. Semua itu terjadi karena belum meratanya jaringan internet.

Kalau pelaku UMKM di kawasan Tengah dan Timur Indonesia mendapatkan akses untuk memasarkan dan mempromosikan produknya dengan jaringan internet, diyakini bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional akan semakin signifikan. Bahkan, jumlah pelaku UMKM pun dipastikan terus bertambah. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA