Tempo.Co

KOMENTAR+

Papua Barat Minim SDM Guru dan Sarpras Pendidikan
Kamis, 03 Mei 2018
Komisi X Soroti SDM Guru dan Sarpras Pendidikan Papua Barat.

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI memberikan perhatian serius pada masalah Sumber Daya Guru (SDM) guru serta sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan di Papua Barat.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, sampai saat ini masalah pendidikan di Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda ke arah yang menggembirakan. Berbagai permasalahan klasik seperti masalah karakter, guru, kurikulum, sarana dan prasarana masih terjadi sepanjang tahun 2017 dan awal tahun 2018.

“Persoalan guru utamanya terletak pada beban berat tugas mengajar yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan dan perlindungan bagi guru. Persoalan sarana dan prasarana juga menyedihkan,” kata Fikri saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Manokwari, Papua Barat, Senin 30 April 2018. 

Dia menjelaskan, dari 1.833.000 ruang kelas di seluruh Indonesia, hanya 470.000 ribu ruang kelas dalam kondisi baik atau hanya 26 persen, dan hanya 50 persen sekolah yang memiliki alat peraga pendidikan. Ia menilai, kondisi bidang pendidikan di Papua Barat juga belum menggembirakan.

Tim Kunker Komisi X meninjau langsung ke SMA dan SMK yang berada di dalam wilayah jantung kota Manokwari. Dalam tinjauan tersebut, Komisi X menemukan sekolah di daerah itu belum dilengkapi fasilitas praktek yang layak di laboratorim jurusan IPA.

“Dari hasil kunjungan ke beberapa sekolah setingkat SMA dan SMK, masih ditemui beberapa keluhan tentang sarana dan parasaran. Telah kami dengar dan terima, ini untuk menjadi bahan evaluasi kami dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah. Sebab terkait memajukan pendidikan adalah tanggung jawab semua  pihak,” kata Fikri saat mengunjungi SMKN 3 Manokwari. 

Menurut neraca pendidikan daerah yang disusun oleh Kemendikbud diperoleh informasi bahwa persentase anggaran urusan pendidikan di Papua Barat dalam APBD di luar transfer daerah, jauh di bawah 20 persen, hanya sekitar 2-3 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih di bawah rata-rata nasional (69,55), hanya sekitar 61-63.

Sementara itu, uji kompetensi guru, baik guru SD, guru SMP, guru SMA, dan guru SMK Papua Barat hasilnya di bawah rata-rata nasional. Indeks Integritas Ujian Nasional juga masih di bawah rata-rata nasional. Memperhatikan berbagai hal-hal tersebut, pendidikan dasar dan menangah di Papua Barat, perlu mendapat perhatian serius dan seksama. Oleh sebab itu, kesadaran semua pihak dalam membenahi dan memajukan pendidikan sangat diperlukan. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA