Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliana Paris menilai data elektrifikasi yang disampaikan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada saat Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) belum akurat. Basis elektrifikasi tidak diketahui berdasarkan desa atau kecamatan.
“Kementerian ESDM ataupun PLN menyampaikan data elektrifikasi misalnya 75 persen, tetapi nyatanya tidak seperti itu,” ujar Andi Yuliani di Batam, Kepri, Senin 30 April 2018.
Dia menyontohkan situasi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu daerah pemilihannya yang sangat dekat dengan Makassar. Disebut elektrifikasinya telah mencapai 100 persen. Namun kenyataannya masih banyak dusun-dusun yang belum teraliri listrik.
“Mungkin karena daerah kepulauan, itu biasanya PLN hanya membuat daerah yang sudah ada tiang-tiang listriknya, sisanya hanya menyambung. Karena kalau belum sama sekali ada tiang listriknya, merupakan pekerjaan yang agak berat bagi PLN. Nah mungkin harus ada pembicaraan antara PLN dengan Kementerian ESDM,” ujar dia.
Saat ini tenaga energi baru terbarukan (EBT) sudah diserahkan oleh kementerian ESDM ke PLN tahun ini. Dengan penyerahan ini seharusnya daerah kepulauan tidak perlu lagi memakai tiang listrik tetapi menggunakan tenaga matahari.
“Kalau ingin elektrifikasi daerah kepulauan itu bisa 100 persen, maka harus menggunakan energi matahari,” ujarnya. (*)