Tempo.Co

KOMENTAR+

Cegah Praktik Korupsi di DPR
Selasa, 08 Mei 2018
Diskusi mengenai transfaransi pembahasan APBN, Nusantara III, Gedung DPR RI, Selasa, 8 Mei 2018. (Foto: Tempo/Sukarnain)

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem Jhonny G Plate mengatakan jika salah satu upaya untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dalam pembahasan RAPBN adalah menciptakan tata kelola anggaran RAPBN dengan lebih transparan dan terbuka. Menurut Jhonny, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pembahasan RAPBN di Badan Anggaran minim perdebatan.

“Saya melihat bahwa transparansi pembahasan APBN di Badan Anggaran kita dari waktu ke waktu semakin kurang, semakin kurang transparan. Dulu masih ada perdebatan-perdebatan dalam rapat kerja yang terbuka untuk umum, sekarang makin kurang kualitas perdebatannya di rapat di Badan Anggaran,” ujar Jhonny dalam diskusi bertajuk ‘pencegahan praktik korupsi RAPBN’ bersama Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-P Hendrawan Supartikno, dan pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy di Gedung DPR, Selasa 8 Mei 2018.

Dikatakannya, selain memperbaiki tata kelola, sebaiknya masyarakat juga mendapatkan literasi apa saja yang menjadi tugas dan fungsi Anggota DPR. Bagaimana peran DPR dalam pembahasan anggaran, bahwa sesuai ketentuan DPR hanya melakukan pengawasan terhadap penyerapan anggaran. Sehingga dari tupoksi itu diketahui jika sangat kecil peluang bagi DPR untuk melakukan praktik korupsi kecuali tindakan tersebut dilakukan bersama-sama pihak lain.

Dia juga menilai jika sejak reformasi 20 tahun silam, pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) belum bisa menghasilkan peningkatan pencegahan. Padahal pencegahan korupsi ini harus menjadi perhatian bersama yang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh KPK, akan tetapi melibatkan pihak lain secara holistik dan konstitusi yakni oleh masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

“Yang menjadi domain KPK hanya pemberantasannya saja,” kata dia.

Sementara itu, Nurhayati Ali Assegaf miris ketika mengetahui Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Amin Santono ditangkap tangan oleh KPK karena korupsi. Kasus seperti ini kerap menimpa Anggota DPR, tidak hanya dari Partai Demokrat, tetapi juga dari partai lain. Di wilayah Dapilnya di Kota Malang Jawa Timur, Nurhayati juga miris dengan ditangkapnya 18 Anggota DPRD dan walikotanya karena kasus serupa. 

“Sejak reformasi, mengapa uang negara menjadi ranah untuk dijarah. Apa yang salah dengan reformasi, artinya reformasi belum berjalan dengan benar,” tuturnya seraya berharap agar di DPR RI dibangun budaya malu dan transparansi.  (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA