Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR Dukung Budidaya Ikan Air Tawar di Palembang
Senin, 14 Mei 2018
Komisi IV DPR RI dorong Sumsel tinggkatkan budi daya ikan air tawar. Senin, 14 Mei 2018. (Foto: Dok. DPR)

Anggota Komisi IV DPR RI Fauzih H Amro mendorong dan memberikan motivasi kepada nelayan di Sumatera Selatan (Sumsel) untuk meningkatkan budidaya di air tawar. Selain untuk konsumsi langsung oleh masyarakat, hasil budidaya ikan menjadi pasokan untuk bahan makanan khas asal Sumsel yang terkenal yaitu pempek.

“Menurut saya, potensi perikanan ini disamping untuk konsumsi oleh masyarakat Sumsel, juga dapat dibuat makanan khas pempek di Kota Palembang. Apalagi kebutuhan pempek kurang lebih 6,7 juta ton per bulan,” kata Fauzih di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Sumsel pekan lalu.

Dengan besarnya potensi dan permintaan akan hasil budidaya ikan, ia mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ikut melakukan intervensi kebijakan dalam rangka peningkatan sumber daya perikanan air tawar yang ada di Sumsel.

Intervensi kebijakan ini penting lantaran minat untuk membudidayakan ikan di air tawar masih kurang, khususnya untuk budidaya ikan gabus. Bahkan untuk komoditas ikan gabus, Sumsel masih mendapat pasokan dari daerah lain. Padahal ikan gabus baik untuk dikonsumsi dan menjadi bahan utama pembuatan pempek.

“Oleh sebab itu, kepada stakeholder kelompok tani dan nelayan, kita berharap budi daya gabus ini bisa ditingkatkan dari tahun ke tahun. Hal ini agar bisa bisa memenuhi konsumsi pasar, baik di Sumsel, maupun di luar Sumsel,” ujar Fauzih.

Masalah sarana prasarana juga menjadi sorotan Fauzih. Menurutnya, untuk kampung nelayan di Desa Sungsang, Kabupaten Banyuasin, perlu adanya peningkatan sarana prasarana, seperti pasar modern, pusat kuliner, pasar ikan, dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) termasuk jalan produksi sepanjang 12 kilometer yang kurang mendukung.

Dia berharap, pemerintah daerah setempat segera memperbaiki jalan produksi itu. Dengan demikian, alur distribusi perdagangan ikan di Banyuasin bisa di bawa ke Palembang, Musi Rawas, bahkan ekspor. 

Di sisi lain, data Dinas Perikanan menyebutkan jika potensi perikanan hampir 2,5 juta hektare dengan produksi mencapai 120 ton per hektare. Berdasarkan data itu, politisi dari dapil Sumsel itu berharap, dalam waktu dekat pemerintah juga membangun Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM). (*)

 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA