Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemberian KUR Seharusnya Disertai Pendampingan Manajemen
Kamis, 17 Mei 2018
Penyaluran KUR di Sulsel Sudah Tepat Sasaran, Kamis, 17 Mei 2018. (Foto: Dok. DPR)

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah tepat sasaran sebab dari bantuan itu muncul inovasi pengemasan cotto makassar seperti mie instan.

"Kita melihat hal ini bisa menjadi potensi pemasaran yang sangat besar. Kita juga menginginkan agar Bank Mandiri membantu di dalam aspek-aspeknya, sehingga pelaku KUR bisa cepat berkembang," ucap Andreas di Makassar, Sabtu 12 Mei 2018.

Andreas menjelaskan bahwa KUR merupakan program yang dirancang oleh pemerintah untuk memberikan akses permodalan kepada usaha kecil menengah. Dengan KUR, diharapkan usaha-usaha mikro dapat naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah

Namun, dikatakannya jika saat ini masih banyak keluhan dari mereka yang ingin  menambah modal usaha. Usaha mikro di bawah Rp 25 juta masih diwajibkan memiliki agunan. Padahal seharusnya agunan bukan menjadi persyaratan utama, karena yang terpenting adalah prospek usahanya.

"Kita mengharapkan pihak perbankan ikut melakukan pendampingan. Karena kunci dari semuanya adalah bagaimana mereka bisa mengembangkan usahanya. Kalau hanya diberi kredit saja tanpa didampingi dengan manajemennya, maka potensi gagalnya cukup besar," ujarnya.

Andreas menilai anggaran untuk KUR yang ada sekarang masih kurang, dan di beberapa tempat masih belum tepat sasaran.

"Kriteria tepat sasaran yaitu bagaimana dia (pelaku usaha) bisa menumbuhkan usaha mikro kemudian berkembang menjadi usaha kecil, dan selanjutnya bisa menjadi usaha menengah," kata Andreas.

Ia juga menyampaikan bahwa dengan adanya KUR, diharapkan dapat memunculkan wirausahawan dan wirausahawan muda, serta wirausaha perempuan. Dengan menjadi wirausaha, mereka telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri, bagi orang lain dan membantu mengurangi pengangguran. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA