Tempo.Co

KOMENTAR+

Seluruh Fraksi Sepakat Pemerintah Harus Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
Kamis, 24 Mei 2018
Rapat Paripurna DPR RI, Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI atas materiyang disampaikan pemerintah mengenai kerangka ekonomi marko dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2018, Nusantara II Gedung DPR RI, Kamis, 24 Mei 2018. (Foto: Tempo/Sukarnain)

Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI Atas Materi Yang Disampaikan Pemerintah Mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBNP TA 2019 digelar di Gedung DPR, Kamis 24 Mei 2018. Rencananya, setelah rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan ini, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi di DPR Mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPNP 2019 digelar dalam Rapat Paripurna, Kamis 31 Mei 2018.

Dalam pandangan, seluruh fraksi di DPR sepakat jika kebijakan pemerintah harus memprioritaskan kesejahtaraan rakyat

Dari Fraksi PDI Perjuangan Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan bahwa tahun 2019 adalah penghujung pemerintahan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Di tengah panasnya situasi politik menjelang pemilihan legislative dan presiden, pemerintahan Jokowi-JK dikatakannya akan terus bekerja menuntaskan janji politik yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya konsep pembangunan Indonesia centris akan menumbuhkan sendi-sendi baru di bagian Indonesia terluar, terdepan, tertinggal sehingga denyut nadi perekonomian tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Mereka juga meminta pemerintah mengatasi permasalahan guru  honorer, bidan, penyuluh pertanian dan tenaga harian lepas. Solusi kepada permasalahan itu harus mempertimbangkan keuangan negara.

"Soal pinjaman atau hutang negara harus diatur dan direalisasikan agar memberikan dampak positif bagi masyarakat," kata Adisatrya.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar Edison Betaubun mengatakan jika pemerintah harus memberikan prioritas pada sektor industri. Perekonomian Indonesia juga akan diuji pada pemilu serentak 2018. “Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan, pemerintah harus menjaga stabilitas politik dan sosial,” kata Edison.

Sementara itu, catatan dari Fraksi Partai Gerindra dibacakan oleh Heri Gunawan. Heri mengatakan jika untuk mendorong pertumbuhan ekonomi harus didorong pada industri. Hal tersebut harus diartikan bahwa pemerintah tidak seharusnya memberi ruang besar bagi investasi asing. “Walaupun kita butuh investasi asing, kita harus mencegah masuknya tenaga kerja asing yang tidak terampil,” kata Heri.

Sementara itu melalui keterangan tertulisnya dari Fraksi PKS, Refrizal menyoroti  Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2019 yang baru saja disampaikan oleh Pemerintah pada pembukaan masa sidang DPR minggu lalu. Refrizal mengatakan bahwa selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK persoalan ekonomi fundamental seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan masih memprihatinkan.

“Data-data ekonomi kita menunjukkan bahwa jumlah rakyat menganggur saat ini sebanyak 6,87 juta jiwa, jumlah rakyat miskin dan mendekati miskin sekitar 126 juta jiwa dan kesenjangan pendapatan masyarakat masih sangat lebar dengan rasio gini mencapai 0,39” ujarnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA