Tempo.Co

DPR Akan Rapat Khusus dengan PT PPA
Rabu, 30 Mei 2018
Rapat Anggota Komisi VI dengan perusahaan-perusahaan dibawah BUMN, Nusantara I Gedung DPR RI, Rabu, 30 Mei 2018. (Foto: Tempo/Sukarnain)

Komisi VI DPR RI meminta agar pemerintah khususnya Kementerian BUMN  dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan DPR melakukan rapat lebih khusus mengenai aset-aset perusahaan yang saat ini dalam perawatan atau penyehatan. Hal ini dikemukakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Deputi BUMN Bidang Restrukturisasi  dan Pengembangan Usaha, Dirut PPA, Dirut PT Iglas, Dirut PT Indosat dan lainnya di Gedung DPR, Rabu 30 Mei 2018.  

Dikatakan Wakil Ketua Komisi VI Dito Ganinduto yang memimpin RDP ini, DPR akan menjadwalkan pertemuan dengan PT PPA lantaran perusahaan ini telah mengelola aset sebanyak 13 hingga 15 perusahaan yang sekarang ini masih dalam perawatan dan pengawasan atau penyehatan.

“Perusahaan-perusahaan yang saat ini dalam penyehatan ternyata masih memerlukan hal-hal yang perlu didalami,” ujar Dito.

DPR dan pemerintah sebaiknya serius dengan mengawasi kinerja perusahaan. Sebab, harus diketahui langkah-langkah apa yang dilakukan PT PPA dalam menjadikan perusahaan yang benar-benar tidak sehat menjadi lebih baik.  

“Kita ingin tahu bagaimana mereka menjadikan perusahaan yang benar-benar tidak sehat menjadi sehat. Perusahaan yang tidak bisa dibantu harus diapakan. Jadi butuh pendalaman yang lebih detail lagi. BUMN harus yang sehat.  Kami akan mengundang lagi satu persatu, bagaimana penyelesaiannya, road mapnya bagaimana, seperti penanganan terhadap Merpati dan Aceh Pulp Paper dan lain-lain,” ucap dia. (*)