Tempo.Co

KOMENTAR+

Ekonomi Sumbar Melambat
Kamis, 31 Mei 2018
Komisi XI DPR RI Apresiasi Pengendalian Inflasi Sumbar, Kamis, 31 Mei 2018. (Foto: Dok. DPR)

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyampaikan, perkembangan ekonomi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi di atas 5 persen (year of year) pada triwulan I tahun 2017. Namun pada triwulan I tahun 2018, ekonomi Sumbar tumbuh melambat ke level 4,71 persen (yoy). Menurutnya, angka tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi triwulan I yang terendah sejak tahun 2013 dan berada di bawah nasional.

Hal itu dikatakan Hafisz saat memimpin pertemuan antara Tim Kunker Komisi XI DPR RI dengan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Pemerintah Daerah Sumbar, di Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Padang, Senin 28 Mei 2018. Kunjungan ke Sumbar ini dalam rangka pengawasan perkembangan ekonomi serta pengendalian inflasi daerah pada masa ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H.

“Walau pertumbuhan menurun di awal semester, tapi inflasi hingga bulan April 2018 masih terjaga pada level rendah yaitu sebesar 0,69 persen (year to date) dan hingga akhir tahun diperkirakan berada di kisaran 3,51 persen (yoy). Ini hasil kerja keras dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Pemerintah Daerah serta seluruh stakeholder yang dapat mengendalikan inflasi daerah dengan menekan volatile food-nya,” ujar Hafisz.

Dia mendorong TPID harus diperkuat fungsi dan kewenangannya. Menurutnya, TPID seharusnya dapat mengintervensi pasar melalui operasi pasar, bukan hanya sekedar memantau inflasi dengan kewenangan redistribusinya.

“Inflasi menjadi momok bagi perekonomian kita, dan ini tugas kita bersama untuk mengendalikannya,” ucapnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar melihat bahwa inflasi yang terjadi di Sumbar banyak dipengaruhi oleh supply and demand daripada produk yang mempunyai administrate prices, yaitu harga produk yang sudah ditetapkan dari pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah pusat terhadap tarif listrik, BBM, tarif pesawat terbang, Organda, dan LPG serta gas, membuat inflasi menjadi sulit diintervensi.

“Pemerintah harus hadir dan menjaga stabilitas inflasi daerah ini, karena inflasi ini mencuri kekayaan rakyat. Inflasi menyebabkan faktor angka kemiskinan melebar, karena masyarakat terbebani oleh biaya yang lebih tinggi daripada pendapatan mereka,” ujarnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA