Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemerintah Akan Hati-Hati Menyusun Kebijakan Ekonomi
Kamis, 31 Mei 2018
Rapat Paripurna DPR RI ke 27 masa persidangan V mengenai tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi- fraksi atas kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal RAPBN 2019, Nusantara II, Gedung DPR RI, Kamis, 31 Mei 2018. (Foto: Tempo/Sukarnain)

Rapat Paripurna DPR ke-27 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 dengan agenda Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi – Fraksi Atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2019 dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2017 oleh BPK  digelar di Gedung DPR, Kamis, 31 Mei 2018. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ini diikuti oleh sejumlah pimpinan yaitu Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan konteks dinamika global yang telah dan sedang berubah dan mempengaruhi seluruh perekonomian dunia dan dampaknya pada perekonomian Indonesia tahun ini dan 2019. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang diselaraskan dengan arah kebijakan fiskal  tentu harus mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan domestic agar bisa menjaga stabilitas keamanan perekonomian dan kemajuan pembangunan.

“Perekonomian dunia saat ini bergerak ke arah keseimbangan baru, a new normal. Tren perkembangan ini dipengaruhi oleh dampak di Amerika Serikat yang secara fundamental berubah. Seiring dengan semakin pulihnya perekonomian Amerika Serikat yang menyebabkan kecenderungan laju inflasi serta penurunan tingkat pengangguran di Amerika Serikat telah menyebabkan Bank Central Amerika Serikat, The Federal Reserve melanjutkan normalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan serta kecenderungan pengetatan likuiditas,” katanya.

Sebagai bagian dari perekonomian global,  Indonesia akan terpengaruh dan tidak luput dari dinamika. Pemerintah memandang jika perekonomian Indonesia di tahun 2019 memiliki potensi yang baik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4 hingga 5,8 persen. Potensi tersebut didasarkan pada beberapa perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi permintaan agregat pertumbuhan ekonomi telah mulai dtopang secara seimbang oleh empat mesin pertumbuhan yaitu konsumsi, investasi, eksport dan belanja pemerintah.

Selama tiga tahun terakhir, inflasi Indonesia berada pada kisaran 3,5 persen. Lebih rendah dibanding rata-rata inflasi selama 10 tahun terakhir yakni 3,6 persen. Situasi a new normal juga berdampak pada nilai tukar mata uang asing termasuk rupiah.

Di tengah berbagai tantangan, pemerintah akan fokus mengupayakan arah kebijakan pembangunan guna mendorong peningkatan ekonomi yang membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan sasaran pembangunan.

Pemerintah, katanya sependapat dengan masukan Anggota Dewan bahwa ke depan pemerintah akan hati-hati dan cermat dalam menyusun kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional sebagaimana yang telah disampaikan juru bicara Fraksi PDI-P, F- Partai Golkar, F-Gerindra, F-Partai Demokrat, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP,  F-Nasdem serta F-Hanura dalam rapat paripurna sebelumnya.

“Sehingga mampu menjaga stabilitas dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan,” ujarnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA