Tempo.Co

KOMENTAR+

Tahun Politik, Kinerja DPR Tidak Akan Kendur
Kamis, 02 Agustus 2018
Ketu DPR RI Bambang Soesatyo, walau sudah masuk tahun politik, kinerja Anggota DPR RI tidak kendur, Kamis, 2 Agustus 2018. Foto Dok. DPR

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjamin kinerja DPR RI di tahun politik tidak akan mengendur. Dihadapan konstituennya di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VII yang meliputi daerah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen, Bamsoet memaparkan berbagai capaian DPR RI selama masa sidang terakhir.

Ketika melakukan Reses DPR RI di Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu, 1 Agustus 2018, dia mengatakan jika selama dalam Masa Sidang V DPR yang berlangsung 16 Agustus 2016 hingga 26 Juli 2018, DPR berhasil mengesahkan 17 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU). Ketentuan tersebut yakni UU Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan UU Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dalam pembuatan undang undang ini, DPR dan pemerintah sudah berkomitmen untuk mengedepankan kualitas, bukan semata kuantitas.

Dia berjanji sejumlah RUU prioritas yang sudah ditetapkan oleh DPR RI bersama pemerintah bisa diselesaikan sebelum periode kepemimpinan sebagai Ketua DPR berakhir. Karena itu, Bamsoet meminta dukungan dan doa restu dari konstituen di dapilnya maupun dari masyarakat Indonesia agar DPR bisa menyelesaikan sejumlah RUU prioritas sesegera mungkin. 

“RUU prioritas yang masih dalam pembahasan antara lain, RUU Tentang Pertanahan, RUU Tentang Aparatur Sipil Negara, dan RUU Tentang KUHP,” kata dia.

Ketiga RUU itu akan mengatur kehidupan masyarakat, karena itulah pembahasannya dilakukan lebih mendalam. RUU Pertanahan misalnya, diharapkan menjadi social engineering yang dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Begitupun dengan RUU KUHP yang bisa mengantarkan bangsa kita berdaulat dari segi hukum karena berhasil meninggalkan KUHP warisan kolonial," ujarnya.

Dalam kesempatan itu dia juga berterimakasih atas peran masyarakat dalam menjaga suasana tetap kondusif dalam Pilkada Serentak 2018. Ini menunjukan bangsa Indonesia semakin dewasa dalam berpolitik. Namun, masih ada pekerjaan rumah yaitu menyangkut perhelatan Pileg dan Pilpres yang dilakukan secara bersamaan di bulan April 2019.

“Kita tak boleh menutup mata bahwa pertarungan Pileg dan Pilpres 2019 nanti pasti akan sengit sekali," ujarnya.

Isu politik identitas maupun money politic diduga akan mewarnai Pileg dan Pilpres. Karenanya, Bamsoet mengajak seluruh komponen masyarakat tidak terpancing serta tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA