Tempo.Co

KOMENTAR+

Bantuan Bagi Lombok Mulai Dari Recovery Hingga Pemekaran
Senin, 06 Agustus 2018
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah segera melakukan recovery layanan publik di daerah bencana gempa.Senin, 6 Agustus 2018. Foto (Tempo/Sukarnain)

INFO DPR - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah cepat melakukan recovery bagi korban gempa baik di bidang infrastruktur maupun psikologis masyarakat. Beberapa fasilitas layanan publik yang perlu segera dipulihkan antara lain pusat pemerintahan, rumah sakit, sekolah dan listrik yang mati, pasokan air, jembatan serta jalanan yang patah dan rusak.

“Saya mengucapkan terimakasih karena TNI Angkatan Laut sudah mengirimkan rumah sakit apung. Untuk beberapa lama, Lombok memang memerlukan perhatian yang cukup serius, mengingat pemerintahan daerah sedang dalam masa transisi,” ujar Fahri di Gedung DPR, Senin 6 Agustus 2018.

Karena masa transisi itu, alokasi anggaran yang ada sudah baku dan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Sehingga dana recovery diharapkan berasal dari pemerintah pusat dan masyarakat umum. Bahkan dia menyambut baik masyarakat umum yang tergerak untuk datang dan membantu ke Lombok.  

Selain itu, Anggota DPR dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) ini meminta pemerintah agar menetapkan bencana gempa di Lombok menjadi bencana nasional. Hal ini diutarakannya lantaran sejumlah pertimbangan yakni skala bencana yang meluas tidak hanya di satu pulau. Getaran gempa juga dirasakan di pulau lain. Titik terjauh dari pusat gempa di satu pulau seperti di Kota Mataram dan Lombok Barat juga mengalami dampak. Beberapa bangunan retak. Artinya, titik paling jauh alami kerusakan apalagi yang paling dekat

Selain itu, Pulau Lombok yang kini tengah dikenalkan sebagai salah satu tujuan destinasi halal di dunia internasional tengah mendapat sorotan. Ketika sedang dalam perhatian dunia, tiba-tiba terjadi gempa. Pemerintah harus segera melakukan reaksi cepat. Sebab penanganannya tidak massive dibandingkan bencana yang terjadi di Aceh.  

“Saya kira ini wajar ditetapkan menjadi bencana nasional untuk mempercepat recovery,” ucap Fahri.

Tidak hanya itu, indeks pembangunan manusia di NTB cukup rendah sehingga ekskalasi pembangunan harus dilakukan cepat. Bahkan, Lombok Selatan juga harus segera mendapat pertimbangan untuk dimekarkan seperti Lombok Utara yang baru saja ditetapkan menjadi kabupaten. Dia berharap Presiden Joko Widodo segera membentuk daerah otonomi baru.

Di Lombok Selatan tempat terjadinya gempa pertama berada jauh dari instalasi bantuan. Dari titik gempa ke Selong ditempuh sejauh 3 hingga 4 jam perjalanan.

“Pesisir yang begitu indah jauh dari tentakel pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan penanganan pemerintah tidak maksimal,” ucap dia.  (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA