Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemerintah Kirim Rp 4 Triliun untuk Lombok
Senin, 13 Agustus 2018
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kembali mengunjungi lokasi gempa di Lombok, Senin, 13 Agustus 2018. Foto Dok. DPR.

INFO DPR - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kembali mengunjungi lokasi gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Setelah inspeksi kesediaan logistik di Posko Darurat Gempa TNI, Minggu, 12 Agustus 2018, dia dan rombongan meninjau pelayanan RSUD Kota Mataram dan RSU NTB.

Didapatkan informasi jika Menteri Keuangan telah mengirim alokasi awal dana Rp 4 triliun untuk menangani pemulihan Lombok setelah tiga kali diguncang gempa. Namun, menurut Fahri, dana tersebut tidak mudah mengalir dari mekanisme pemerintahan biasa.

"Saya ingin meminta kepada Presiden untuk membentuk badan seperti BRR (Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi) dengan Perpu,” ucapnya.

Sehingga melalui badan ini selaku pengguna dana, kuasa pengguna anggaran tidak perlu terlalu berbelit-belit harus bertanggungjawab secara teknis dengan birokrasi yang ada karena dinilai lebih lamban. Gempa di Lombok memerlukan birokrasi recovery, birokrasi bencana, bukan birokrasi biasa yang harus pakai rapat dahulu dan sebagainya.  

"Jika tidak segera dibentuk badan khusus, maka sendi-sendi masyarakat, terutama sendi ekonomi karena infrastruktur pariwisata yang tidak segera dibangun, bisa benar-benar membuat lumpuh NTB. Apalagi sudah disebut anggarannya ada, kan tinggal dieksekusi," ucapnya.

Bupati Lombok Utara sudah menghubunginya dan memohon agar secepatnya dilakukan eksekusi pembentukan BRR. Badan itu dapat mengakomodasi bantuan lembaga-lembaga yang datang dari luar yang membawa alat berat dan lainnya untuk membantu.

"Seperti di rumah sakit yang saya datangi ini. Ada dari Jawa Timur, pihak swasta menyumbangkan kamar operasi, tetapi perlu melewati prosedur,” ucap dia.  

Dia berharap permintaan rumah sakit-rumah sakit, seperti obat-obatan maupun penambahan alat-alat medis yang tengah menangani secara rutin para korban gempa bisa segera dipenuhi. Menurut dia apa yang dihadapi pihak-pihak rumah sakit sekarang sangat kompleks sekali.

 Selain itu, masih menurut Fahri Hamzah, harus ada sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar tidak traumatis. Penanganan pasca gempa juga harus dilakukan dengan cepat sebab, berkaca dari bencana di Aceh dan Jogja, jika terlambat ditangani, di lokasi bencana dapat memunculkan 22 jenis penyakit. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA