Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemerintah Diminta Tunda Rencana Holding Perbankan
Senin, 20 Agustus 2018
Anggota Komisi VI Zulfan Lindan meminta pemerintah tidak lakukan holding, di Gedung DPR RI, Senin, 20 Agustus 2018. Foto (Tempo/Sukarnain)

INFO DPR -  Wacana pemerintah ingin melakukan holding dalam perbankan seharusnya ditunda. Sebaiknya pemerintah membangun keuangan ekonomi dan melakukan stabilitas nilai rupiah terlebih dahulu.

Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan di Gedung DPR, Senin, 20 Agustus 2018 mengatakan bank-bank BUMN yang sudah berdiri sendiri sebaiknya tetap dipertahankan keberadaannya seperti saat ini. Dia melihat saat ini bank-bank BUMN sedang melakukan perbaikan kinerja dan membangun manajemen yang sudah bagus. 

“Karena masing-masing dari mereka sudah solid,” ujarnya.

Sehingga jika dilakukan holding, secara otomatis, konsolidasi akan berubah. 

Situasi keuangan juga membuat wacana holding perbankan juga menjadi alasan penundaan. Apalagi saat ini Indonesia sedang disibukkan dengan event besar Asian Games. Bahkan, dengan situasi ini Kepala Bappenas, kata Zulfan, sedang khawatir soal ekonomi dan keuangan Indonesia pasca Asian Games.

“Kepala Bappenas mengkhawatirkan persoalan ekonomi dan keuangan kita setelah Asian Games karena pembiayaan itu terlalu besar digunakan untuk Asian Games,” ucap dia.  

Zulfan juga menyoroti sejumlah perusahaan yang melakukan holding namun tidak berjalan efektif. Tanpa menyebutkan nama perusahaan, namun menurutnya holding industri bidang migas dan semen saat ini tidak berjalan maksimal. Apalagi Indonesia tidak melakukan proteksi secara serius terhadap industri dalam negeri. Begitu banyak pabrik semen dan yang sudah melakukan holding, namun di sisi lain pemerintah memberikan kesempatan perusahaan semen Cina yang sudah mendunia ikut melebarkan sayap usahanya di Indonesia. Sehingga perusahaan dalam negeri sulit bersaing.

 “Jadi, lupakan bicara holding. Yang penting saat ini adalah membangun keuangan ekonomoi dan menstabilkan itu,” kata Zulfan. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA