Tempo.Co

KOMENTAR+

Bank BUMN Diminta Merinci Kredit Macet
Selasa, 21 Agustus 2018
Komisi VI DPR RI meminta bank-bank BUMN secara detail melaporkan kredit macet yang terjadi pada perusahaannya, Nusantara I di Gedung DPR RI, Selasa, 21 Agustus 2018. Foto (Tempo/Sukarnain)

INFO DPR - Komisi VI DPR RI meminta bank-bank BUMN secara detail melaporkan kredit macet yang terjadi pada perusahaannya. Hal itu terungkap ketika Komisi VI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan bank-bank BUMN di Gedung DPR, Senin, 20 Agustus 2018.

Di dalam rapat itu, Anggota Komisi VI menanyakan potensi apa saja yang terjadi pada kredit macet, atau bagaimana mekanisme penanganan kredit macet hingga penyalurannya.  Anggota Komisi VI Zulfan Lindan mengatakan jika setiap bank mempunyai kredit macet yang sudah tercatat dalam pembukuan. Oleh karena itu, kinerja perbankan dalam pengadaan kredit macet juga harus dijelaskan di dalam rapat bersama Komisi VI.

“Itu harus clear di sini. Misalnya perusahaan apa saja, tadi belum clear,” ucap dia.

Menurut Zulfan, dalam hal kredit macet yang terjadi pada sebuah perusahaan maka berarti ada langkah membekukan. Dengan langkah itu, tetap harus dipastikan aspek rasional atau tidak. Dilihat aspek lain apakah upaya kredit digunakan bukan untuk sektor bisnis tetapi untuk konsumtif.

“Atau yang pinjam A tapi digunakan untuk proyek B. Itu yang kita minta klarifikasi,” kata Zulfan.

Dikatakan Zulfan, dalam sebuah kredit macet selain dibekukan atau tutup buku, proses penagihan harus tetap berjalan. Tujuannya untuk menghilangkan beban debitur dan beban bank.

"Proses penagihan, penahanan pengambilan aset atau apa yang sudah dijaminkan harus tetap berjalan," ucap dia.

Sementara itu, Direktur Utama BNI Ahmad Baikuni menyebutkan jika BNI melakukan restrukturisasi kredit bagi yang sedang mengalami kesulitan keuangan saat menyelesaikan tunggakan kredit di bank. Tercatat, jumlah kredit yang direstrukturisasi mencapai Rp 27,958 triliun. Mereka melakukan metode restrukturisasi dengan perpanjangan jangka waktu, keringanan suku bunga dan lain-lain. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA