Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR Mendorong Pemerintah Tambah Anggaran BMKG dan Basarnas
Selasa, 21 Agustus 2018
Ketua komisi V Fary Djemi Francis mengatakan mitigasi adalah langkah proiritas dalam penaganan bencana, Nusantara III di Gedung DPR RI, Selasa, 21 Agustus 2018. Foto (Tempo/Sukarnain)

INFO DPR - Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, Komisi V DPR RI telah mendorong peningkatan anggaran bagi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Tujuannya, agar melalui anggaran tersebut BMKG semakin optimal melakukan tugas yang berkaitan dengan penanganan instrument dan early warning system termasuk menyampaikan informasi yang menyangkut iklim dan cuaca.

Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis dalam diskusi di Gedung DPR, Selasa, 21 Agustus 2018 mengatakan anggaran dana untuk BMKG itu tidak lebih dari Rp 1,7 hingga 1,8 triliun. Padahal kebutuhannya Rp 2,6 triliun setiap tahun.

“BMKG meminta bahwa beberapa instrumen mereka itu sudah tidak lagi berfungsi utuh untuk pemeliharaan dan sebagainya tetapi dananya itu tidak meningkat,” kata Fary.

Selain itu, kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) juga dituntut oleh DPR agar bekerja maksimal. Apalagi, dalam UU, sudah diatur bahwa percepatan pertolongan harus memiliki respon time hingga 7 hari.

Dukungan anggaran bagi Basarnas juga belum optimal untuk mendukung kinerjanya. Dari kebutuhan anggaran yang diperlukan sebesar Rp 4,2 sampai 4,5 triliun, hanya bisa dipenuhi tidak sampai 50 persen atau  hanya sampai Rp 2, 1 hingga 2, 2 triliun untuk Basarnas.

Kendati demikian, Fary tetap akan berkoordinasi dengan tugas Basarnas dan BMKG. Tim dari Komisi V DPR RI berencana akan meninjau lokasi gempa di Lombok, Kamis, 23 Agustus 2018. Tim dari DPR akan melihat kinerja mereka dalam penanganan gempa di Lombok. Sebab, Basarnas dan BMKG adalah dua dari beberapa mitra kerja DPR. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA