Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemerintah Diminta Lakukan Percepatan Pembangunan di Lombok
Jumat, 24 Agustus 2018
Komisi V Dukung Percepatan Pembangunan di Lombok, Jum`at, 24 Agustus 2018. Foto Dok. DPR

INFO DPR - Pemerintah diminta lakukan percepatan pembangunan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis berjanji memberi dukungan percepatan pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang telah hancur akibat bencana gempa tektonik di Lombok.  

“Laporan dari Kementerian Perhubungan baik itu Dirjen Darat, Laut, dan Udara bahwa sudah ada catatan kerusakan dan segera akan diperbaiki secepatnya. Kami berharap masyarakat setempat ikut berharap dan berpikir positif terhadap masa depan kita semua,” ujarnya saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau lokasi terparah pasca gempa, yaitu daerah Lombok Utara, NTB, Kamis, 23 Agustus 2018.

Dalam kunjungannya itu, Tim Komisi V bertemu Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar di tenda pengungsian. Tenda pengungsian saat ini berfungsi sebagai kantor sementara, karena kantor bupati turut ambruk karena gempa.

Fary menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi serta berkomitmen dengan mitra kerja dalam rapat sebelum melakukan tinjauan ke lokasi bencana. Secara politis mereka akan mendukung pendataan-pendataan dan juga langkah-langkah strategis untuk pemulihan yang berkaitan dengan infrastruktur yang ada.

“Catatan kami kepada Kementerian PUPR bahwa ada cukup banyak rumah-rumah yang akan dibantu dan dibangun bersama BNPB. Dan pembangunan rumah-rumah harus tahan gempa dan memperhatikan local wisdom,” tuturnya.

Setelah beberapa kali terkena gempa sejak akhir Juli 2018, hingga kini masyarakat masih tinggal di sejumlah tenda pengungsian. Sebab, selama hampir satu bulan, wilayah itu masih mengalami ratusan gempa susulan. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB mencatat, hingga Kamis, 23 Agustus 2018, gempa mengakibatkan 555 korban meninggal dunia dan 390.529 jiwa penduduk mengungsi.

Tim Komisi V DPR RI, diantaranya Yoseph Umarhadi, Henky Kurniadi, Hamka B. Kady, Nurhayati, Soehartono, Gatot Sudjito, Ridwan Bae, Subarna, Jhoni Allen Marbun, Jhon Siffy Mirin, dan Nurhasan Zaidi. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA