Tempo.Co

KOMENTAR+

Ribuan Mahasiswa Asal Lombok Akan Mendapat Beasiswa
Kamis, 30 Agustus 2018
Komisi X dan Kemenristekdikti sepakat jika penanganan pendidikan di lokasi bencana gempa Lombok menjadi prioritas.

INFO DPR - DPR mendorong Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya termasuk dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk melakukan pemulihan pendidikan tinggi di wilayah gempa, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ketua Komisi X Djoko Udjianto menyebutkan beberapa kesimpulan dari hasil rapat antara Komisi X DPR dengan Kemenristekdikti di Gedung DPR, Kamis, 30 Agustus 2018. Dari Kemenristekdikti hadir Sekjen Ainun Na’im bersama jajarannya 

Salah satu kesimpulan rapat yaitu, pemerintah harus memberikan rincian terkait optimalisasi anggaran Rp 5,5 miliar dan bantuan beasiswa bagi 4000 mahasiswa on going dan 1000 mahasiswa baru yang keluarganya menderita pasca gempa bumi di Lombok.

“Kami mau tahu dari mana saja anggaran itu. Mana untuk beasiswa, mana untuk sarana dan prasarana. Tentu kita rinci,” ujar Djoko.

Djoko memberikan apresiasi jika pemerintah mengefisienkan alokasi belanja barang, dana untuk seminar dan perjalanan ke dinas di dalam dan luar negeri. Menurut Djoko upaya pemerintah mengalihkan dana itu untuk beasiswa bagi mahasiswa di Lombok maupun yang sedang kuliah di luar Lombok sangat tepat.

Sebab, saat ini mahasiswa dari Lombok yang sedang kuliah di luar Lombok ketakutan tidak mampu menyelesaikan kuliahnya karena keluarganya tidak bisa membiayai sekolah. Gempa bumi telah meluluhlantakkan harta keluarga dan mengganggu ekonomi di sana. 

Dia berharap, pemerintah segera meluncurkan bantuan Rp 2,4 juta untuk satu mahasiswa per semester. Bantuan dari Kemenristekdikti ini akan diberikan selama 3 tahun.

“Pasti nanti ada lagi pada 2019, yang akan ada lagi diambil dari Bidikmisi atau dari PPA. Sekarang ini pemerintah mengefisienkan belanja barang untuk kemanusiaan,” tuturnya.

Menurutnya, menggunakan anggaran belanja barang untuk beasiswa tidak menyalahi aturan. Karena tujuan awalnya memang untuk berpartisipasi membantu meringankan kesulitan masyarakat.

Bencana di Lombok, kata Djoko, harus serius dan cepat ditangani untuk keberlangsungan belajar mahasiswa di Lombok maupun di luar Lombok. Bantuan itu diharapkan juga diberikan kepada para pengajar termasuk perbaikan bagi sarana dan prasarana pada 18 gedung kampus yang rusak total.  (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA