Tempo.Co

KOMENTAR+

Edhy Prabowo : Wujudkan Kedaulatan Pangan
Rabu, 18 Mei 2016
Perlu kerjasama dan kordinasi yang baik antara Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan

INFO DPR - Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mendorong pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan. Menurut Edhy langkah itu mudah dicapai.

“Indonesia sangat mungkin mencapai kedaulatan pangan," katanya usai sidang Paripurna DPR, Senayan, Selasa 17 Mei 2016.

Dia menjelaskan faktor pendukung keberhasilan kedaulatan pangan Indonesia. Pertama, karena mayoritas mata pencarian penduduk Indonesia ada di sektor pertanian. Kedua, iklim di Indonesia hanya mengenal dua musim, yakni hujan dan kering, hal ini memungkinkan untuk menanam sepanjang tahun.

Ketiga, 60 persen cadangan pangan di Khatulistiwa itu ada di Indonesia. Hal Ini menandakan bahwa Indonesia memang tempat yang strategis di sektor pangan, bisa ditanami sepanjang musim selama masih ada tanah, matahari dan hujan.

"Kita memiliki tanah yang sangat subur. Kondisi-kondisi demikian merupakan peluang besar bagi negara kita,”ujar Edhy.

Sayangnya, dari tahun ke tahun sistem pengelolaan pangan di Indonesia  tidak berubah. Setiap bulan puasa, hari raya idul fitri, natal, tahun baru dan hari-hari besar lainnya terjadi kelangkaan pangan. Masalah ini terjadi karena tata kelola yang kurang baik.

“Masalahnya tidak hanya pada persoalan produksi. Cadangan beras kita di Bulog itu ada lebih dari 2 juta ton, artinya kita punya kemampuan," ucap Edhy.

Oleh karena itu harus dilakukan  peningkatan tanam. Ada empat ratus ribu hektar pertambahan tanaman baru, dan ini bisa ditingkatkan lagi. Untuk mewujudkan produksi pangan.

Edhy mendorong Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan sebagai pengelola distribusi pangan untuk berkordinasi dan bekerjasama dengan baik. Sektor perdagangan yang memiliki hak memutuskan kebijakan impor, seharusnya tidak berfikir selalu melakukan langkah impor. Khususnya jika terjadi kelangkaan di suatu kota.
Padahal kondisi satu daerah berbeda dengan daerah lainnya.

“Misalnya saja beberapa waktu lalu, di Bandung hanya cabai mencapai Rp45 ribu per kilo, ketika pemerintah akan impor cabai ternyata di Cianjur harga cabai berkisar Rp20 hingga Rp15 ribu per kilo, cabai dalam negeri malah surplus. Untungnya impor bisa digagalkan, kalau tidak petani semakin menjerit karena harga semakin jatuh," kata Edhy.

Oleh karena dalam menyiasati persoalan pangan, perlu kerjasama dan kordinasi yang baik antara Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA