Tempo.Co

KOMENTAR+

Pengamanan di Palang Pintu KA Seharusnya Ditingkatkan
Senin, 03 September 2018
Rapat Komisi V DPR RI dengan Kemenhub, di Gedung DPR RI, Senin, 3 September 2018. Foto (Tempo/Sukarnain)

INFO DPR - Kementerian Perhubungan diminta menambah infrastruktur di palang pintu lintasan kereta api (KA). Pembangunan ini sebagai upaya meningkatkan keselamatan masyarakat termasuk pengguna armada kereta api.

Oleh karena itu, Anggota Komisi II Bambang Haryo Soekartono dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian Perhubungan di Gedung DPR, Senin, 3 September 2018, mengatakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur perhubungan atau infrastructure, maintenance, and operation (IMO) di darat khususnya kereta api tidak dikurangi karena ini menyangkut keselamatan. Sebab, hampir 95 persen, seluruh angkutan laut, di sungai, udara dan lainnya pada akhirnya akan terkoneksi dengan jalur di darat.  

“Banyak angkutan yang dilakukan barang dan manusia. Namun perjalanan akhir setelah melalui laut atau udara, akhirnya ke perhubungan darat. Sebanyak 95 persen, moda ada di darat,” katanya.

Terkait dengan jalur kereta api, menurut Bambang Haryo, saat ini masih ada ribuan lintasan kereta yang tidak dijagai dengan palang pintu. Dia menyontohkan bagaimana di Jawa Timur, ada 1400 tempat lintasan yang kerap dilalui kereta api. Namun, dari jumlah itu, hanya 40 persen saja yang dijaga dengan palang pintu.

“Sebanyak 60 persen tidak punya palang pintu, sehingga perlu penambahan signifikan untuk penjaga palang pintu,” ujar Bambang Haryo dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi V Fary Djemi Francis.

Selain itu, sumber daya manusia atau penjaga di palang pintu juga saat ini belum terkoneksi dengan baik dengan pusat informasi kereta. Terutama yang berhubungan dengan jadwal-jadwal kereta yang melintas.

Menurut Bambang Haryo, Litbang juga harus menganalisa permasalahan jalur keret api barang. Pada era pemerintahan colonial Belanda, pengiriman barang hasil komoditas pertanian dan perdagangan dikirimkan dengan cepat melalui jalur kereta api.

Sehingga, menurut Bambang Haryo keberhasilan jalur kereta perlu dikaji ulang. Kereta api perlu jalur baru yang tidak mengganggu jalur kereta bagi penumpang. Dia mengusulkan agar pembangunan jalur baru barang komoditas di Jawa Timur tidak di dalam kota.

Bambang Haryo berharap perhatian pemerintah terhadap kereta api juga  dilakukan pada pembangunan jalur kereta di kawasan Adi Sumarmo Semarang. Sebab, kereta api sudah siap sejak empat bulan lalu, namun hingga saat ini belum ada jalurnya.

“Kereta api sudah jadi 4 bulan lalu. Saya lihat sendiri jika keretanya sudah siap tetapi jalurnya belum. Saya mohon agar ini segera dimanfaatkan,” ucap Bambang Haryo. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA