Tempo.Co

Begini Mewujudkan Komunitas ASEAN yang Tangguh
Selasa, 04 September 2018
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam Sidang Umum Asian Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), di Singapura, Selasa, 4 September 2018. Foto Dok. DPR

INFO DPR - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan untuk mewujudkan Komunitas Association of South East Asia Nations (ASEAN) yang tangguh diperlukan kepedulian serta keterlibatan aktif seluruh negara anggota ASEAN. Terlebih, telah menjadi komitmen bersama untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang berorientasi ke luar dengan tetap mempertahankan sentralitas ASEAN.

“Masa depan ASEAN tergantung dari bagaimana negara-negara ASEAN mampu meraih peluang dan menghadapi berbagai tantangan global saat ini. Karenanya, dibutuhkan keterlibatan aktif serta kekompakan dari negara-negara yang tergabung dalam ASEAN untuk menguatkan kerjasama kawasan,” kata Bamsoet dalam Sidang Umum Asian Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), di Singapura, Selasa, 4 September 2018.

Hadir dalam pertemuan tersebut Presiden AIPA Tan Chuan Jin, Sekjen AIPA Tan Isra Sunthornvut, serta delegasi AIPA dari negara Myamar, Vietnam, Laos, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam serta Filipina. Sementara, Bamsoet didampingi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, Juliari Batubara (Fraksi PDI-P), Endang Srikarti Handayani (Fraksi Partai Golkar), Jon Erizal (Fraksi PAN), Abdul Kadir Karding (Fraksi PKB), Jazuli Juwaini (Fraksi PKS), Kartika Yudhisti (Fraksi PPP), Amelia Anggraini (Fraksi Nasdem), Sudiro Asno (Fraksi Hanura) dan Mukhamad Misbakhun (Fraksi Partai Golkar).

Jika para anggota AIPA serius membangun ASEAN yang terfokus pada kesejahteraan masyarakatnya, maka pemenuhan hak-hak masyarakat menjadi suatu keharusan. Permasalahan kemanusiaan yang masih terjadi di kawasan, seperti di Myanmar, harus segera diselesaikan dengan baik.

"Krisis kemanusiaan di Myanmar telah mengakibatkan ratusan ribu orang mengungsi dan terus menjadi perhatian dunia. Karena itu, Indonesia mendukung penuh segala upaya untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas, penegakan hukum serta rekonsiliasi secara menyeluruh di kawasan ASEAN," kata Bamsoet.

AIPA diminta berbenah diri dan memperbaharui sistem pengambilan keputusan. AIPA harus mampu menawarkan kebaruan dan tidak anti reformasi. Sehingga, resolusi-resolusi yang dihasilkan benar-benar merefleksikan kebutuhan di kawasan.

“AIPA harus memiliki alternatif pengambilan keputusan yang berpihak pada mayoritas negara anggota AIPA. Untuk membantu perwujudan Komunitas ASEAN yang inovatif, AIPA harus mampu pula berinovasi dalam sistem pengambilan keputusan. Sehingga, tidak lagi kita temui pengalaman suatu Komisi di AIPA tidak dapat bersidang karena Komisi Eksekutif tidak mencapai kata sepakat mengenai agenda di Komisi tersebut,” urai Bamsoet.

Terlepas dari perbedaan sistem politik atau ukuran konstituen, anggota parlemen yang tergabung dalam AIPA harus melihat dirinya sebagai agen perubahan. Inklusivitas Komunitas ASEAN bergantung pada upaya para anggota parlemen untuk menjangkau konstituen dan menyebarkan kesadaran akan posisi mereka sebagai warga ASEAN.

“Tidak akan ada komunitas tanpa rakyat. Oleh karena itu, kepentingan rakyat harus menjadi inti dari Visi ASEAN 2025. AIPA sebagai legitimasi perwakilan rakyat ASEAN, tentunya harus mengambil posisi strategis untuk mewujudkan Visi ASEAN 2025 melalui kerangka mandat konstitusi pembentukan legislasi, persetujuan penganggaran dan pelaksanaan pengawasan,” ujar Bamsoet. (*)