Tempo.Co

KOMENTAR+

Sektor Pariwisata Diharapkan Menjadi Penggerak Ekonomi
Rabu, 05 September 2018
Anggota Komisi X Mujib Rohmat mengatakan pemerintah harus melakukan banyak strategi untuk meningkatkan kunjungan ke lokasi wisata dalam negeri. di Gedung DPR RI, Rabu, 5 September 2018. Foto (Tempo/Sukarnain)

INFO DPR - Sektor pariwisata diharapkan menjadi sektor andalan yang dapat menggerakkan perekonomian Indonesia. Untuk mewujudkan itu, perlu diiringi dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan promosi dari seluruh stakeholder.

Anggota Komisi X Mujib Rohmat di sela-sela Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya di Gedung DPR, Rabu, 5 September 2018 mengakui jika masih kerap ditemukan kendala di lapangan untuk mewujudkan pariwisata sebagai andalan ekonomi nasional. Biasanya, persoalan itu dikarenakan infrastruktur yang kurang mendukung dan minim kualitas sumber daya manusia.

“Misalnya, tujuan destinasi sudah bagus dan menarik namun infrastruktur jalan menuju ke lokasi wisata masih terganggu,” ujar Mujib.

Selain itu juga ada persoalan sumber daya manusia yang masih kurang. Terutama soal bahasa, leadership, dan relationship. Oleh karena itu Komisi X meminta dilakukan pelatihan dan sertifikasi kepada para pelaku pariwisata untuk meningkatkan rasa kenyamanan dan keamanan. 

Mujib berharap beberapa kendala-kendala pariwisata itu dapat ditutupi oleh pemerintah khususnya hal-hal yang mengganggu kenyamanan. Seperti bagaimana indahnya wisata alam di Danau Toba, namun dirusak oleh persoalan sampah.  

Apabila pemerintah membenahi beberapa kendala itu. Mujib yakin pada 2019, Indonesia akan berhasil menggaet 20 juta wisatawan asing dan 270 juta wisatawan domestik untuk berkunjung ke 10 destinasi nasional dan kawasan wisata lain.

Terkait 10 destinasi unggulan wisata, Mujib memberikan kritik kepada pemerintah. Sebab, ada beberapa wilayah yang tidak memiliki destinasi wisata utama seperti di Jawa Barat dan Kalimantan.

“Wilayah sebesar Jawa Barat, tidak ada satupun yang dijadikan destinasi utama. Ini kan luar biasa. Selain itu, ada lima provinsi di Kalimantan, tidak ada satupun tujuan wisata unggulan. Apa betul di daerah itu tidak ada yang menarik? Jangan-jangan karena faktor infrastruktur, tidak ada bandara, tidak ada promosi atau sumber daya manusia yang belum siap menerima wisatawan asing,” katanya.

Dia berharap ada kesepakatan antara pemerintah di pusat dan daerah untuk meningkatkan pariwisata Indonesia. Pariwisata ini bukan hanya tugas Kementerian Pariwisata semata. Tetapi melibatkan stakeholder.  Seperti pembangunan infrastruktur jalanan menuju lokasi wisata akan melibatkan Kementerian PUPR, hasil kerajinan tangan atau souvenir akan berkaitan dengan UMKM, ekonomi kreatif dan ‘menjual’ kebudayaan yang tentunya mengikutsertakan Kementerian Kebudayaan. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA