Tempo.Co

KOMENTAR+

Depresiasi Rupiah Jangan Dijadikan Bola Politik
Kamis, 06 September 2018
Anggota Komisi XI Eva Kusuma Sundari mengatakan persoalan ekonomi bangsa harus diatasi dengan cara patriotik, Nusantara III, di Gedung DPR RI, Kamis, 6 September 2018. Foto (Tempo/Sukarnain)

INFO DPR - Siapapun pemenang dalam pemilu legislative maupun pemilu presiden 2019,  akan tetap mengalami kerugian apabila nilai mata uang rupiah lemah dan tidak terkendalikan sejak sekarang. Oleh karena itu, menurut Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari dalam pertarungan politik dia berharap depresiasi nilai mata uang rupiah tidak menjadi bola politik. Menurutnya, saat ini semua pihak harus mencari solusi dan bersikap patriotik.

“Menurutku bersikap produktif, mencari penyelesaian. Jangan mengaduk-aduk sentimen pasar, misalnya ketika rakyat masih percaya pemerintah, jangan malah didelegitimasi,” kata Sundari usai menjadi narasumber diskusi di Gedung DPR, Kamis 6 September 2018.

Fundamental Indonesia yang sudah bagus dan dipuji orang akan berantakan jika sentiment pasar menjadi negative. Misalnya menjelek-jelekkan seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyebutkan situasi saat ini adalah kegagalan Presiden Joko Widodo. Eva tidak sependapat dengan pemikiran itu. Sebab, menurutnya, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini naik walaupun transaksi berjalan negative.

“Transaksi kita berjalan negative ini warisan sejak Indonesia merdeka. Ketika kita dipaksa untuk ekstraktif,” ujarnya.

Dikatakannya seharusnya seluruh pihak fokus pada rupiah. Semua orang dihimbau untuk bersikap patriotik. Dan tidak bagus bersikap negative karena saat ini Indonesia sedang menyelamatkan ‘rumah bersama’. Selain itu, Eva berharap pemerintah tetap fokus pada penyelesaian Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

“Sikap masyarakat juga penting tidak hanya dalam penyelenggara teknis pemerintahan tapi sipil juga,” kata Eva.

Dia yakin dalam setiap masalah ada solusi. Apalagi jika masalah diselesaikan dengan cerdas dan kreatif serta diolah untuk menjadi transformasi. Dia memisalkan kebijakan pemerintah saat ini yang memperbaiki struktur perekonomian supaya tidak terjebak dalam siklus krisis 10 tahunan ini.  

Presiden Jokowi dinilainya sudah memulainya dengan pembangunan infrastruktur, fiskal, dan selanjutnya adalah dorongan kedaulatan di bidang pangan. Sebab pangan akan kacau jika belum memiliki kedaulatan.

“Pangan ini kacau. Kalau ekonomi sudah mulai berdaulat namun jika pangan belum berdaulat, maka Indonesia tidak akan bisa move up,” kata Eva. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA