Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR Dukung Pengadaan Dua Kapal Feri di Luwu Timur
Senin, 10 September 2018
Komisi V DPR RI dukung pengadaan kapal feri di Luwu Timur, Senin, 10 September 2018. Foto Dok. DPR

INFO DPR -  Komisi V DPR RI mendorong dan mendukung pemerintah dalam pengadaan kapal feri di Pelabuhan Penyeberangan Danau Matano dan Pelabuhan Penyeberangan Danau Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Komisi V DPR RI menargetkan pada tahun anggaran 2019 mendatang, pemerintah bisa merealisasikan dua kapal feri untuk ditempatkan di kedua pelabuhan itu.

“Salah satu yang menjadi kesepakatan kita dengan Direktorat Jenderal  Perhubungan Darat untuk penyiapan angkutan penyeberangan kapal untuk ditempatkan di Pelabuhan Danau Matano dan Danau Towuti," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Luwu Timur, Jumat, 7 September 2018.

Menurutnya, selama ini dua danau tersebut menggunakan kapal penyeberangan tradisional yang disebut oleh masyarakat dengan pincara. Namun kapal tradisional itu tidak memenuhi standar keamanan, sehingga banyak menelan korban. 

Ia berharap dua kapal feri yang bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2019 bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu akan menjadi armada penghubung wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Sulawesi Tengah dengan juga Sulawesi Tenggara.

“Karena ini memang satu-satunya angkutan dan berhubungan dengan Sulawesi Tengah. Saya kira sangat signifikan untuk peningkatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat, baik untuk wilayah Luwu Timur, Utara, maupun juga Sulawesi Tengah, Tenggara juga,” tutur Ibnu.

Dijelaskannya, kunspek ini juga untuk mengetahui secara langsung aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintah pusat.

“Kita sudah rapat kerja dengan Menteri PUPR, salah satunya terkait penyusunan anggaran. Jadi, dasar berpikir dan pijakan penetapan anggarannya adalah hasil kunjungan kerja dan kunjungan spesifik DPR RI,” ucapnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA