Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR dan Pemerintah Bahas Penanganan Gempa di Lombok
Senin, 10 September 2018
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon memanggil sejumlah menteri terkait penanganan gempa di Lombok, di Gedung DPR RI, Senin, 10 September 2018. Foto Dok. DPR

INFO DPR - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memimpin rapat konsultasi yang diadakan DPR RI terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). DPR memanggil semua menteri, kepala lembaga dan badan terkait pemulihan NTB di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II DPR RI, Senin, 10 September 2018. Rapat Konsultasi diadakan sebagai kelanjutan forum diskusi terarah yang sebelumnnya diadakan DPR yang melibatkan lembaga pemerintah setingkat Dirjen dan lembaga masyarakat serta kemanusiaan.

Menurut Fahri, birokrasi kebencanaan Indonesia belum solid. Pernyataan ini disampaikan setelah menerima data dan informasi yang simpang siur.

"Prosedur lamban padahal situasinya serba darurat,” katanya.

Rapat Konsultasi menghasilkan 5 poin kesimpulan yang diharapkan Fahri untuk dibawa ke rapat kabinet Presiden Jokowi.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, “Poin revisi Inpres Nomor 5 tahun 2018 dengan memasukkan kawasan Sumbawa yang juga terdampak gempa dan masuk di dalam Inpres akan kami catat dan pertimbangkan.”

Kesimpulan rapat yang lain yakni penyederhanaan birokrasi penanganan bencana, kepastian alokasi pembiayaan pemulihan gempa, tinjau ulang pembangunan hunian sementara (huntara) yang berdasarkan temuan sangat dibutuhkan para pengungsi serta percepatan transfer dana bantuan stimulan agar segera dimanfaatkan masyarakat.

Rapat Konsultasi dihadiri unsur pemerintah. Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Desa, Menteri Pariwisata, Menteri Pendidikan Nasional, Kepala BNPB. Dari unsur pemerintah provinsi dan perwakilan masyarakat hadir senator DPD NTB, Anggota DPR RI Dapil NTB, serta Ketua DPRD NTB dan perwakilan pemerintah provinsi NTB. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA