INFO DPR - Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap ada jaminan agar honorer bisa diserap menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di berbagai bidang, termasuk honorer di bidang pendidikan. Hal ini disampaikannya karena tidak sedikit dari para guru honorer ini sudah mengabdi belasan tahun, bahkan hingga puluhan tahun, dan masih menunggu untuk bisa diangkat menjadi PNS.
Selain itu harus ada dispensasi atau diskresi dalam hal batasan usia tenaga honorer agar diangkat menjadi PNS. Apalagi jika tenaga honorer tersebut berkualitas dan bekerja dan baik.
“Kalau bagus kenapa tidak. Karena selama ini mereka telah menunggu kepastian yang tidak kunjung tiba,” kata Fadli usai menerima aspirasi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Bogor, Jawa Barat di Gedung DPR, Senin, 9 September 2018.
Menurut Fadli, sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama DPR dengan pemerintah untuk menyerap PNS dari tenaga honorer, namun sepertinya pemerintah tidak siap. Fadli berjanji akan terus memperjuangkanya bersama dengan Komisi II DPR RI dan pemerintah. Bagaimana pun juga guru menjadi salah satu pihak yang sangat berjasa membawa siswa didiknya menjadi generasi penerus bangsa. Bahkan, dari sisi anggaran, bidang pendidikan menerima porsi APBN terbanyak.
Dalam pertemuan dengan para kepala sekolah itu, terungkap juga persoalan lain seperti keterlambatan turunnya dana BOS, mengenai proporsional atau ketimpangan sekolah swasta dengan sekolah negeri atau sekolah swasta kecil, ketimpangan pendidikan agama dengan pendidikan umum.
Persoalan jarak tempuh untuk mengajar di Cianjur, Jawa Barat juga disinggung. Terkait hal itu, Fadli berharap pemerintah daerah segera memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam peningkatan pendidikan di daerahnya. (*)