Tempo.Co

KOMENTAR+

Dana PMN Harus Digunakan Maksimal
Kamis, 13 September 2018
Komisi VI DPR RI Rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Nusantara I, di Gedung DPR RI, Kamis, 13 September 2018. Foto (Tempo/Sukarnain)

INFO DPR - Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar Dzulkarnain Syaichu mengatakan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 7 triliun harus tepat sasaran dan digunakan seefektif mungkin. Dikatakannya di sela-sela rapat kerja dengan BUMN di Gedung DPR, Kamis, 13 September 2018, dana PMN yang sedang diusulkan untuk alokasi 2019 juga harus membawa sejumlah dampak positif bagi masyarakat.

“Kalau disetujui PMN harus tepat sasaran, harus digunakan semaksimal dan seefektif mungkin. Kedua, harus memberikan peningkatan  bagi laba perusahaan dan ketiga pengalokasian PNPM ini harus betul-betul membuat jalan trans sumatera. Jangan setengah-setengah,” ujar Iskandar.

Dia menyikapi sejumlah rencana pekerjaan yang akan dilakukan Hutama Karya pada 2019. Menurutnya, ada beberapa ruas jalan yang tidak termasuk di dalam perencanaan namun sangat dibutuhkan yaitu ruas jalan Kuala Tanjung.

Penghubung di jalur trans sumatera ini sangat penting lantaran pada 2019 mendatang, Pelabuhan internasional di Kuala Tanjung mulai beroperasi. Oleh karena, infrastruktur jalanan sangat penting dibangun di kawasan itu.

“Saat ini kami mau pastikan betul dan sedang kami telaah. Dan usulan ini akan dikembalikan ke kementerian. Kami ingin dana PMN ini betul-betul digunakan untuk rakyat,” kata Iskandar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman mengatakan jika prioritas lain yang harus diperhatikan adalah Simpang Indralaya - Muara Enim. Sebab, kawasan ini juga penghubung tambang di Bukit Asam, Sumatera Selatan. Dia berharap pembangunan infrastruktur di ruas jalan ini dilakukan secara maksimal. Bahkan, jika alokasi dana yang digunakan terbatas untuk 2019, dia berharap tambahan biaya dapat diusulkan pada tahun anggaran selanjutnya.

Disampaikan Hutama Karya, pada 2019, PMN akan membangun 1788 kilometer ruas jalan. Beberapa ruas yang dibahas bersama DPR yakni jalur Medan – Binjai, Palembang – Indralaya, Bakauheni – Terbanggi Besar, Pekanbaru – Dumai, Terbanggi Besar – Kayu Agung, Kisaran – Indrapura, Padang – Pekanbaru, Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat, Medan – Aceh, Palembang – Tanjung Api-api, Sp Indralaya – Muara Enim, Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau dan Lubuk Linggau  - Curup – Bengkulu. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA