Tempo.Co

KOMENTAR+

Kerjasama Ekonomi Digital dengan Australia Perlu Ditingkatkan
Minggu, 16 September 2018
Ketua DPR Bambang Soestayo mengatakan jika Australia adalah mitra strategis Indonesia. Minggu, 16 September 2018. Foto Dok. DPR

INFO DPR - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap kerjasama ekonomi digital antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia dapat terus ditingkatkan. Terlebih, saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkembang pesat sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat dunia.

"Pemanfaatan perkembangan di dunia siber, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat melalui transaksi digital," ujar Bamsoet saat mengadakan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Senat Australia Sue Lines, sebelum dimulai pertemuan Ketua Parlemen MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki dan  Australia) di Bali, Sabtu, 15 September 2018.

Turut mendampingi Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Fadel Muhammad, anggota Fraksi PPP DPR RI Hasrul Azwar, Sekjen DPR RI Indra Iskandar serta Dirjen Kerjasama Multilateral Kemenlu RI Febrian Ruddyard. Sementara Sue Lines ditemani Sekretaris Kedubes Australia untuk Indonesia, Scot Bradford.

Bamsoet mengingatkan transformasi digital akan semakin berkembang di tahun mendatang. Di tahun 2020, diperkirakan lebih dari empat miliar orang di dunia akan menggunakan perangkat komunikasi. 

Untuk mendorong ekonomi nasional berbasis digital, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan ekonomi jilid 14 pada November 2016. Tujuannya, membangun ekosistem perdagangan secara elektronik serta mendorong perluasan dan efisiensi bisnis perdagangan secara elektronik yang dituangkan dalam roadmap industri e-commerce. 

Selain itu, Bamsoet mengapresiasi ditandatanganinya kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia di kawasan Asia. Kerjasama tersebut difokuskan pada pemberian bantuan teknis bagi aparat penegak hukum di Indonesia.

"Indonesia kerap dijadikan pintu masuk bagi perdagangan manusia ke Australia. Khususnya, para imigran asal negara yang kerap didera konflik, seperti Afghanistan, Irak dan Sri Lanka. Karenanya, Australia akan sangat terbantu dengan adanya kerjasama dalam memerangi perdagangan manusia ini," kata Bamsoet.

Kasus perdagangan manusia tidak bisa dianggap remeh, karena telah melibatkan jaringan internasional. Diperkirakan setiap tahunnya, sekitar 800 ribu orang diperdagangkan di lintas batas internasional.

Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Terpadu untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Namun, dengan adanya belasan ribu pulau dan lebih dari seratus pintu masuk resmi, pemerintah Indonesia masih mengalami kesulitan menangani masalah ini.

DPR RI juga mendukung penguatan kerja sama bilateral Indonesia dengan Australia dalam bidang keamanan maritim, penanggulangan terorisme dan berbagai bidang kerja sama lainnya. 

"Australia merupakan mitra strategis Indonesia. Kami percaya bahwa kedua negara akan selalu mengedepankan kepentingan bersama dalam membangun kerjasama bilateral. Kami dari parlemen, akan selalu mendukung upaya penguatan kerjasama bilateral Indonesia dengan Australia," ucap Bamsoet. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA