Tempo.Co

KOMENTAR+

Kementerian PUPR Diminta Mengimplementasikan Hasil Riset
Senin, 17 September 2018
Rapat dengar pendapat Kementerian PU – PR, di Gedung DPR RI, Senin, 17 September 2018, Foto (Tempo/Sukarnain)

INFO DPR - Hasil rapat kerja Komisi V DPR RI menyimpulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus dapat menyempurnakan format paparan dan rincian program sampai dengan satuan berdasarkan fungsi terhadap output dan outcome dalam RAPBN 2019. Selain itu, menurut Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis, Komisi V telah meminta program-program di Kementerian PUPR bisa diselesaikan dan diberikan korelasi dengan daerah-daerah.

“Sehingga orang-orang daerah bisa tahu dan paham. Dan kemudian mereka bisa mendesain program-program, apakah itu di kawasan perbatasan atau di kawasan pariwisata dan sebagainya,” ujar Fary di Gedung DPR, Senin 17 September 2018.

Selain itu, dalam pertemuan dengan jajaran pejabat eselon I PUPR kali ini, Komisi V DPR RI meminta Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PUPR segera mengimplementasikan hasil risetnya ke masyarakat. Sebab, selama ini, sudah banyak hasil riset yang dilakukan Balitbang PUPR namun hanya sampai riset.

“Aplikatifnya itu belum banyak yang diterapkan dalam pengembangan program-program. Sehingga itu kita minta supaya hasil hasil risetnya itu itu harus bisa diimplementasi dan disesuaikan dengan kebutuhan di daerah,” ucap Fary.

Dia menyontohkan bagaimana Balitbang melakukan riset yang berkaitan dengan pemanfaatan karet untuk pengaspalan, lalu ada rumah susun yang tepat untuk kawasan gempa dan sebagainya. Fary berharap, temuan tersebut tidak sekedar riset namun dikembangkan di daerah-daerah. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA