Tempo.Co

KOMENTAR+

Anggaran Pendidikan Belum Digunakan Maksimal
Kamis, 20 September 2018
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN, belum digunakan secara maksimal. di Gedung DPR RI, Kamis, 20 September 2018. Foto (Tempo/Sukarnain)

INFO DPR - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo tidak menampik besarnya anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN, belum bisa digunakan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Dari total APBN 2018 Rp 2.220 triliun, sudah dialokasikan Rp 444,131 triliun untuk sektor pendidikan.

"DPR RI sudah menjalankan fungsinya di bidang budgeting dengan mengalokasikan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan sesuai amanah UUD 1945. Tinggal bagaimana pemerintah memaksimalkan pengelolaannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Bamsoet saat menerima Rektor dan jajaran Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu, 19 September 2018.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Sudharto (Ketua Yayasan UPGRIS), Dr. Muhdi (Rektor UPGRIS), dan Adi Prasetyo (Wakil Ketua PGRI Jawa Tengah).

Bamsoet berharap dengan manajemen pengelolaan anggaran yang tepat, berbagai permasalahan pendidikan di tanah air bisa segera berakhir. Seperti, rendahnya mutu pendidikan, banyaknya guru honorer yang belum diangkat menjadi PNS, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan serta kekurangan guru dan tenaga pengajar di berbagai pelosok daerah. 

Saat ini besarnya anggaran pendidikan memang belum terserap sepenuhnya untuk sektor pendidikan formal. Anggaran masih terbagi ke berbagai kementerian lembaga untuk dimanfaatkan dalam bidang pendidikan dan latihan.

"Kita berharap dengan semakin sehat dan besarnya pendapatan negara, kelak 20 persen APBN bisa benar-benar dimanfaatkan sepenuhnya untuk sektor pendidikan formal," ujarnya.  

Mengenai keberadaan tenaga pendidik honorer, Bamsoet menjelaskan bahwa DPR RI sudah melakukan rapat gabungan dengan berbagai kementerian dan lembaga. DPR RI sudah mendesak pemerintah untuk menuntaskan status sekitar 438.580 tenaga honorer yang belum jelas nasib masa depannya.

"Kita berikan solusi, pemerintah bisa memilih seluruh tenaga honorer tersebut diangkat menjadi PNS atau sebagiannya dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mendikbud sudah berjanji 100 ribu tenaga honorer pada tahun ini akan diangkat menjadi PNS. Sisanya akan segera kita cari jalan keluarnya," papar Bamsoet. 

Dia berharap PGRI sebagai organisasi profesi guru bisa terus ikut andil bersama pemerintah membenahi sistem pendidikan nasional. Kehadiran dan peran PGRI sangat penting, terutama dalam memberikan input sekaligus menjaga marwah guru sebagai tenaga pendidik.

"PGRI dan pemerintah harus bisa seiring sejalan. Tak boleh berjalan sendiri, apalagi saling meninggalkan. Jika tidak, sistem pendidikan kita bisa kacau balau. Saya yakin dengan dukungan dari PGRI, pemerintah bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di sektor pendidikan. Baik itu menyangkut nasib guru honorer maupun tidak meratanya tenaga pendidik di berbagai pelosok daerah," kata Bamsoet. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA