Tempo.Co

KOMENTAR+

Kata Fahri Soal Polemik Impor Beras
Jumat, 21 September 2018
Isu impor beras dan mafia impor bisa dikategorikan kepada isu keamanan nasional. Jum`at, 21 September 2018. Foto (Tempo/Sukarnain)

INFO DPR - Wakil DPR RI Fahri Hamzah menanggapi ramainya polemik gudang dan beras impor antara Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Menurutnya sejarah mengajarkan bahwa sejak era kerajaan hingga republik, beras bukan hanya sekedar produk pertanian, tapi ia juga stabilisator politik kekuasaan.

“Beras adalah soal politik dan daya tahan, stamina rakyat dan kekuasaan,” kata Fahri secara tertulis, Jumat, 21 September 2018.

Diketahui, Kepala Bulog Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas menolak impor beras, lantaran gudang penyimpanan sudah penuh. Buwas bahkan sempat 'menyemprot' Mendag Enggartiasto Lukita lantaran pernyataannya yang menyebut penuhnya gudang untuk menampung beras bukan urusan kementerian yang dipimpinnya.

Keributan antara Kepala Bulog dengan Mendag diselesaikan Presiden Joko Widodo dengan menginstruksikan Menko Perekonomian Darmin Nasution mendamaikan keduanya.

Menurut Fahri politik kebijakan beras selalu menjadi isu laten menjelang pemilu. Ruang abu-abu impor ada lantaran kewajiban cadangan pangan pemerintah baik pusat maupun daerah. 

“Padahal, undang-undang mensyaratkan impor pangan diizinkan apabila kecukupan produksi nasional dan cadangan pangan pemerintah kurang. Problemnya apakah produksi dan cadangan pangan pemerintah surplus atau minus? Di pihak pemerintah sendiri data tak pernah padu,” katanya.  

Menurut Fahri, pangan dalam hal ini beras membawa pengaruh bagi pertahanan negara. Ketidakpastian beras adalah ketidakpastian stabilitas dan daya tahan nasional. Pangan, berpotensi menjadi ancaman non tradisional dan non kovensional bagi pertahanan negara, bukan hanya dalam masalah ketersediaan. Tapi juga dalam perang dagang komoditas.

“Karena itu isu impor beras dan mafia impor ini dapat dikategorikan kepada isu keamanan nasional,” ucap Fahri. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA